- Sarifuddin Sudding dari Fraksi PAN menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran.
- Langkah tersebut diambil karena putusan pengadilan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah.
- Usulan konstitusional itu harus melalui tahapan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan MPR.
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, menjadi satu-satunya legislator dari partainya yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Fraksi PAN sendiri saat ini memiliki 48 anggota DPR Periode 2024–2029, berdasarkan halaman resmi Fraksi PAN DPR RI.
Sikap berbeda Sudding tersebut disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia mengaku memiliki alasan hukum untuk mendukung penggunaan hak konstitusional DPR tersebut.
Sudding menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran.
Menurutnya, putusan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut dokumen persyaratan yang digunakan Wakil Presiden.
"Mencermati putusan MA Nomor 742, kasasi tahun 2026, tanggal 30 Oktober 2026, dan juga putusan MK Nomor 1 Tahun 2026, terkait dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Saudara Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam amar putusan MA tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Sudding dalam rapat tersebut.
Ia menilai putusan lembaga peradilan harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan.
Sudding bahkan menyebut terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
"Amar putusan tersebut harus dilaksanakan, ada dua cara untuk pelaksanaan terhadap setiap putusan lembaga peradilan. Yang pertama dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan dengan cara mengundurkan diri, yang kedua ada upaya eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A," katanya.
Bagi Sudding, jalur konstitusional menjadi opsi apabila pihak yang bersangkutan tidak mengambil langkah pengunduran diri.
Karena itu, ia memilih mendukung pengajuan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bagian dari mekanisme yang tersedia di DPR.
Sudding Beberkan Alasan Konstitusional Pemakzulan Gibran
Dalam penjelasannya, Sudding juga menguraikan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden maupun wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir.
Ia menyebut terdapat sejumlah alasan konstitusional yang dapat menjadi dasar pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden melalui mekanisme DPR dan MPR.