- Sarifuddin Sudding menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen Jakarta pada 11 November 2026.
- Langkah konstitusional tersebut diambil karena putusan Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
- Usulan pemecatan diajukan melalui parlemen sebab status dokumen yang tidak sah membuat wakil presiden dianggap tidak memenuhi syarat lagi.
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, menjadi satu-satunya legislator dari fraksinya yang ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status jabatan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sudding menjelaskan bahwa langkah konstitusional tersebut diambil setelah mencermati dua putusan lembaga peradilan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
"Mencermati putusan MA Nomor 742, kasasi tun 2026, tanggal 30 Oktober 2026, dan juga putusan MK nomor 1 tahun 2026, terkait dengan surat keterangan penyetaraan ijazah saudara Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam amar putusan MA tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Sudding.
Ia menegaskan bahwa putusan peradilan yang mengikat tersebut memiliki dua opsi pelaksanaan secara hukum.
"Amar putusan tersebut harus dilaksanakan, ada 2 cara, untuk pelaksanaan terhadap setiap putusan lembaga peradilan. Yang pertama dilaksanakan secara sukarela oleh ybs dengan cara mengundurkan diri, yang kedua ada upaya eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7a," kata Sudding.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu menguraikan dasar pemakzulan serta pemenuhan norma konstitusi dalam pengajuan hak DPR tersebut.
"Presiden dan atau Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR mana kala ada 6 persyaratan disitu, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana penyuapan atau tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, dan atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau Wapres," tuturnya.
Menurut Sudding, fokus utama usulan HMP tersebut menyasar keabsahan dokumen persyaratan yang dimiliki Wakil Presiden RI saat ini.
"Yang menjadi objek adalah Wapres. Di mana surat keterangan yang bersangkutan telah dinyatakan batal dan tidak sah. Dan yang memiliki dimusnahkan. Itu Amar putusan," tegasnya.
Karena proses pembuktian hukum dinilai telah rampung di tingkat peradilan, Sudding memutuskan menggunakan hak konstitusionalnya sebagai anggota parlemen.
"Dan karenanya, negara kita negara hukum, sebagaimana konstitusi kita, dan anggota DPR memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam pasal 79 usulan pasal 20 konstitusi kita, di mana DPR memiliki hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Karena proses ini sudah melalui pembuktian,lewat lembaga Peradilan. Maka saya sebagai anggota DPR dari fraksi PAN mengusulkan dan hak menyatakan pendapat terkait saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres," jelasnya.
"Sebagai pengusul, saya Sarifuddin Sudding, dapil Sulteng," tutupnya.