-
Pengunduran diri pejabat negara tergolong sebagai status berhenti dengan hormat.
-
Mantan Wapres yang berhenti terhormat berhak mendapat fasilitas rumah pensiun.
-
Undang-undang tidak mensyaratkan durasi minimal masa jabatan untuk rumah pensiun.
Suara.com - Kabar Gibran Rakabuming Raka menyampaikan rencananya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup pada Selasa (10/11/2026) masih jadi perbincangan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan bahwa pertemuan yang bergulir selama kurang lebih 2,5 jam itu membahas dinamika politik terkini, khususnya mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming yang belakangan disorot publik.
Gibran Rakabuming Tetap Dapat Rumah Tinggal Jika Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden RI.
Isu pengunduran diri ini lantas membuat publik penasaran anak sulung Jokowi tersebut tetap berhak mendapatkan fasilitas rumah pensiunan atau tidak, jika mengundurkan diri sebagai Wapres.
Berikut ulasan lengkap dan payung hukum yang mengatur fasilitas mantan Wakil
Presiden RI.
Mengundurkan Diri Masuk Kategori Berhenti dengan Hormat
Kunci utama penentuan fasilitas bagi mantan pejabat negara terletak pada status akhir masa jabatannya, yakni diberhentikan "dengan hormat" atau "tidak dengan hormat".
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, terdapat tiga kondisi mantan kepala negara dan wakil kepala negara dinyatakan berhenti dengan hormat:
- Tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatannya tuntas.
- Berhenti atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri.
- Berhalangan tetap atau tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya karena suatu sebab.
Mengacu pada ketentuan kedua, langkah Gibran yang ingin mundur atas permintaan sendiri secara hukum tata negara tergolong sebagai berhenti dengan hormat.
Hak Fasilitas Rumah Pensiun Tanpa Syarat Minimal Jabatan
Sebagai konsekuensi dari status "berhenti dengan hormat", Gibran secara yuridis tetap berhak atas fasilitas rumah kediaman dari negara.
Hal ini termaktub secara jelas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Menariknya, undang-undang tersebut sama sekali tidak mensyaratkan durasi atau batas minimal masa jabatan.
Artinya, meskipun seorang wakil presiden meletakkan jabatannya di tengah jalan, hak atas pemberian rumah kediaman tersebut tetap melekat selama pengunduran dirinya disahkan secara terhormat.
Ketentuan teknis mengenai fasilitas rumah ini dirinci lebih jauh dalam: