- Ray Rangkuti menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berniat mundur dan ingin mempertahankan posisinya.
- Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
- Ray mendorong DPR segera menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki keinginan untuk mundur dari jabatannya meski sebelumnya sempat menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ray melihat ada dua hal yang sedang diupayakan Gibran di tengah polemik yang menyeret namanya, yakni menunggu waktu dan membangun simpati publik.
"Dengan begitu mungkin diharapkan akan ada simpati publik," kata Ray dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan Gibran yang menyebut Prabowo menyarankannya untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum juga dinilai kalau sebenarnya ia masih ingin mempertahankan posisinya di Istana.
"Upaya gigih yang dilakukan oleh Gibran ini pada dasarnya mempertegas memang posisi mereka sejak dari awal bahwa mereka ini tidak berkenan untuk mundur," ujarnya.
Menurut Ray, situasi tersebut semestinya menjadi momentum bagi anggota DPR dan partai politik untuk tidak lagi menunda langkah politik terkait polemik Gibran.
Dia mendorong DPR segera merealisasikan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai salah satu instrumen konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Sebab sekarang kelihatan enggak ada lagi pilihan. Sebab mundur itu bukan pilihan Gibran. Jadi pilihannya sudah enggak ada lagi, yaitu harus dimundurkan," tegas Ray.
Meski demikian, Ray menyebut masih ada pilihan lain bagi DPR dan partai politik, yakni tidak mengambil tindakan politik apa pun terhadap persoalan yang tengah berkembang.
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang berkaitan dengan Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan terkait gugatan perselisihan hasil pemilu menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Dinamika putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian memunculkan desakan agar Gibran mundur maupun wacana pemakzulan melalui jalur politik di DPR.