- Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo.
- Pengamat dan aktivis mendesak kepolisian mengusut tuntas pihak lain serta penerima manfaat dari operasi penyadapan tersebut.
- Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang kode etik Polri terkait pelanggaran tugasnya.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri untuk mengusut kasus tersebut. Tim itu bertugas menyelidiki dugaan akses ilegal dan penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.
Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim KKEP yang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudy Darmoko, dengan Wakil Komisi Irjen Roma Hutajulu serta tiga anggota, yakni Irjen M. Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setyadi.
Pokok dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan Ahrie saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.