- LPSK menerima penambahan dua permohonan perlindungan baru dari saksi kasus dugaan penyadapan pada Jumat, 6 November 2026.
- Ketua LPSK menyatakan bahwa permohonan tersebut mencakup pengajuan sebagai *Justice Collaborator* yang sedang dalam proses penelaahan.
- Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan empat orang tersangka dari kalangan jenderal polisi.
Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku kembali menerima pengajuan permohonan perlindungan terkait kasus dugaan penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan, pihaknya kembali menerima dua pengajuan permohonan perlindungan dari dua orang saksi.
“Intinya sudah ada penambahan dua dari enam, sudah itu aja. (Status) saksi,” kata Wawan di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).
Wawan mengatakan, dua permohonan tersebut diterima pada Jumat (6/11/2026). Namun, identitas kedua pemohon belum dapat diungkapkan.
“Hari Jumat lalu, untuk siapa-siapanya itu belum. Ya masih dirahasiakan lah kita lihatin proses lebih lanjut ya,” katanya.
Selain menerima permohonan perlindungan, LPSK juga telah menerima pengajuan sebagai Justice Collaborator (JC) dalam perkara ini.
“Ya satu di antaranya itulah (Justice Collaborator). Satu di antaranya itu,” tandasnya.
Sebelumnya, LPSK mengaku telah menerima permohonan perlindungan dari enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Ia menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Achmadi menegaskan, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
LPSK juga akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
Dalam kasus ini, tercatat ada empat jenderal polisi yang menjadi tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sementara itu, untuk memastikan penanganan kasus berjalan transparan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tengah mempersiapkan tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri.
Tim khusus tersebut nantinya bertugas mengusut kasus ilegal akses berupa penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, salah satunya Presiden Prabowo Subianto.
Keempat jenderal yang menjadi tersangka dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang ITE, yakni Pasal 32 ayat (1), dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara.