- Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.
- Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran akan membuat proses Hak Menyatakan Pendapat berhenti karena kehilangan objek yang relevan.
- Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan wakil presiden wajib diisi melalui sidang MPR selambat-lambatnya 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Suara.com - Nasib usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI berpotensi berubah jika kabar pengunduran dirinya benar-benar terealisasi.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyebut HMP yang telah diajukan 120 anggota DPR tidak lagi relevan apabila Gibran resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, pengunduran diri Gibran akan membuat objek yang menjadi dasar pengajuan HMP tersebut hilang sehingga prosesnya tidak perlu dilanjutkan.
"Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek," kata Khozin dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026), mengutip dari ANTARA.
Meski demikian, Khozin menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam konstitusi.
Ia merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
"Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari," ujarnya.
Khozin juga menjelaskan, Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Ketentuan tersebut merujuk Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.
HMP Tetap Berjalan di DPR
Di tengah kabar pengunduran diri Gibran, Khozin memastikan proses pengajuan HMP masih berjalan di DPR hingga Kamis (12/11/2026).
Bahkan, sidang paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis siang secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP tersebut.
"Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR," kata Khozin.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden.