- Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.
- Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran akan membuat proses Hak Menyatakan Pendapat berhenti karena kehilangan objek yang relevan.
- Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan wakil presiden wajib diisi melalui sidang MPR selambat-lambatnya 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Khozin mengatakan pihaknya menghormati apabila Gibran memang telah mengambil keputusan tersebut. Ia berharap langkah itu sekaligus mengakhiri polemik mengenai ijazah yang selama ini menyeret nama putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
"Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini," ujarnya.
Di sisi lain, polemik yang melibatkan Gibran juga disebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Khozin mengatakan Komisi II DPR yang saat ini tengah membahas revisi UU Pemilu dapat memasukkan sejumlah catatan dari polemik tersebut sebagai bahan penyempurnaan regulasi.
"Kebetulan saat ini kami di Panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan. Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan," tuturnya.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait usulan pemakzulan Gibran pada Rabu (11/11/2026) sore.
Namun, pada Rabu malam, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.