- Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada hari Rabu, 11 November 2026.
- DPR RI mengagendakan pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh lebih dari 120 anggota dalam sidang paripurna hari Kamis, 12 November 2026.
- PKB menyatakan Hak Menyatakan Pendapat akan kehilangan objek jika pengunduran diri Gibran terbukti benar serta pengisian jabatan mengikuti UUD 1945.
Suara.com - Informasi mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah ramai diperbincangkan publik.
Menanggapi kabar tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sikap sekaligus menjelaskan kelanjutan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR apabila Gibran benar-benar mundur dari jabatannya.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan pihaknya menghormati pilihan Gibran jika kabar pengunduran diri tersebut terbukti benar.
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” tegas Khozin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Khozin menjelaskan, usulan HMP telah diajukan secara resmi oleh lebih dari 120 anggota DPR dari berbagai fraksi.
“Proses HMP per hari ini jalan terus, sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” tegasnya.
Meski demikian, Khozin menilai apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, HMP akan kehilangan objek sehingga menjadi tidak relevan dan tidak berlanjut.
Menurutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong selanjutnya akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
“Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari MPR memilih wapres,” ujarnya.
Khozin juga menjelaskan ketentuan mengenai waktu pengusulan calon Wakil Presiden oleh Presiden kepada pimpinan MPR sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
“Pasal 46 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, Presiden diminta untuk mengusulkan dua nama cawapres paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wapres,” katanya.
Lebih lanjut, Khozin berharap polemik ijazah Gibran dapat segera berakhir, terlepas dari mekanisme penyelesaian yang ditempuh, baik melalui HMP maupun pengunduran diri.
“Dari hiruk pikuk yang terjadi, harapannya segera berakhir persoalan ini, selanjutnya kita fokus menunaikan janji Presiden melalui Asta Cita,” tuturnya.
Ia menambahkan, berbagai catatan dari polemik tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan regulasi kepemiluan.
“Kebetulan saat ini kami di panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan, sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini jadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” pungkasnya.