- KPK memeriksa mantan Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ahmad Luthfi, terkait pengondisian audit di Pemkab Pemalang, Rabu (11/11/2026).
- Penyidik KPK menemukan kemiripan pola pengaturan temuan audit BPK di Pemalang dengan kasus korupsi serupa di Kabupaten Klaten.
- KPK telah menetapkan dan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang periode 2025–2026.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.
Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H.R. (AL), sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, Rabu (11/11/2026).
"Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Budi mengatakan, penyidik menemukan dugaan pola pengondisian hasil audit BPK yang mirip dengan perkara di Kabupaten Klaten. Dalam kasus tersebut, Ahmad Luthfi diketahui telah berstatus tersangka.
"Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten, bahwa ada dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang," ujar Budi.
KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang periode 2025-2026 serta pemerasan terkait pengurusan perkara di KPK pada 2026.
Keempat tersangka tersebut adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (AWI), pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Anom, Mohamad Haris (GHA), pihak swasta Lilik Budi Suprianto (LBS), serta Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias (DIS) yang merupakan putra Lilik.
KPK kemudian menahan keempat tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Anom dan Haris disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara itu, Lilik dan Setya Budi Dias disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.