- DPR RI batal menggelar rapat paripurna terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.
- MPR RI akan mengadakan rapat gabungan untuk menentukan langkah konstitusional lanjutan dalam menetapkan wakil presiden definitif baru.
Suara.com - Rapat paripurna DPR RI yang sedianya mengagendakan pembacaan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal digelar pada Kamis (12/11/2026).
Pembatalan itu terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin membenarkan pembatalan rapat paripurna tersebut.
"Iya (batal rapat paripurna)," kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, DPR berencana menggelar rapat paripurna untuk membacakan usulan HMP terhadap Gibran. Agenda itu menyusul kesepakatan seluruh fraksi untuk melanjutkan usulan yang telah diserahkan kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Namun, rencana tersebut berubah setelah Gibran mendatangi Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Gibran diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pertemuan tertutup antara pimpinan MPR dan Gibran berlangsung sekitar 20 menit.
"Pimpinan rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menjelaskan, Gibran datang untuk menyampaikan langsung surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Menurut Muzani, Gibran juga telah menyerahkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat untuk membahas tahapan konstitusional selanjutnya.
"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujar Muzani.
Muzani menyebut, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri diajukan untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Ia pun meminta doa dan dukungan masyarakat agar seluruh tahapan ketatanegaraan tersebut berjalan lancar dan menjadi preseden yang baik bagi demokrasi Indonesia.