- Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, menciptakan kekosongan kursi kepemimpinan nasional.
- Presiden Prabowo Subianto wajib menyerahkan dua nama kandidat pengganti kepada MPR dalam waktu 14 hari.
- MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus selambat-lambatnya 60 hari guna memilih Wakil Presiden baru melalui pemungutan suara.
Regulasi Pasal 46 ayat (1) UU MD3 menegaskan kewajiban parlemen tersebut secara lugas:
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden.
Di forum tertinggi itu, seluruh anggota dewan yang terdiri dari unsur Fraksi DPR RI dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menyalurkan hak suaranya lewat sistem voting langsung.
Kandidat yang sukses meraup suara terbanyak bakal langsung ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Presiden baru pengganti Gibran melalui Ketetapan MPR.
Apabila terjadi dinamika sengit yang memicu perolehan suara imbang di antara kedua calon, mekanisme tata tertib mengatur pemungutan suara ulang sebanyak satu kali.
Jika putaran kedua masih menuai hasil seri, maka mandat penentu dikembalikan seutuhnya kepada Presiden Prabowo untuk menunjuk satu dari dua figur tersebut.
Kondisi ini praktis membuat panggung politik di kawasan ibu kota kian memanas. Prabowo dituntut menimbang kalkulasi secara matang sebelum menentukan sepasang nama yang akan dipertarungkan di Senayan.
Selain harus mengamankan soliditas partai politik pengusung pemerintah, dua figur yang disetorkan wajib memiliki legitimasi rekam jejak yang bersih agar tidak memicu turbulensi baru di mata publik dan parlemen.