- Pimpinan MPR RI langsung menggelar rapat di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, setelah menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Rapat gabungan dengan fraksi dan DPD diagendakan untuk membahas jadwal sidang paripurna serta mekanisme pengajuan dua calon pengganti kepada Presiden.
- MPR RI memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan demi memastikan keberlangsungan roda pemerintahan negara.
Suara.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) langsung menggelar rapat pimpinan usai menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, lembaganya bergerak cepat mengambil langkah-langkah konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
"Setelah tadi pada pukul 11.26, Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, pimpinan MPR tadi segera menyelenggarakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti rapat tersebut," ujar Muzani usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11Gibran Mundur, MPR Bakal Surati Prabowo untuk Ajukan Dua Nama Pengganti Wapres/2026).
Dalam rapat tersebut, pimpinan MPR menyepakati untuk menggelar rapat gabungan yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB.
Rapat gabungan tersebut akan membahas sejumlah agenda, mulai dari penentuan tanggal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, penyuratan kepada Presiden RI untuk mengajukan dua nama calon pengganti, pembentukan tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden, hingga penyiapan tim ad hoc untuk menyusun draf ketetapan MPR.
"Pertama, tanggal pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua, rapat gabungan akan segera menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden Republik Indonesia untuk mengajukan dua nama calon pengganti," katanya.
"Yang ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden. Dan yang keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR," sambungnya.
Muzani menegaskan, sejak surat pengunduran diri tersebut disampaikan, jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.
Sesuai ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Usai menggelar rapat pimpinan, Muzani mengatakan akan langsung menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana untuk berkonsultasi.
"Nah, saya sekarang ditunggu oleh Presiden untuk berkonsultasi tanggal, nyocokin tanggal," katanya.
"Saya ke Istana," pungkasnya.