Pengunduran Diri Gibran Dibahas di Istana, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

Kamis, 12 November 2026 | 14:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. (Suara.com/Novian)
BACA 10 DETIK
  • Pimpinan DPR, MPR, dan Komisi III DPR mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto.
  • Pertemuan pada pukul 13.30 WIB tersebut membahas tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
  • Pemerintah dan legislator membahas mekanisme pemilihan wakil presiden baru sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 akibat kekosongan jabatan.

Suara.com - Istana Kepresidenan Jakarta kedatangan sejumlah legislator dari Senayan, yakni pimpinan DPR dan MPR RI serta perwakilan Komisi III DPR.

Kedatangan mereka ke Istana di Jalan Medan Merdeka Utara tersebut untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu dijadwalkan membahas tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pukul 13.30 WIB.

"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden dan juga, satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Yusril.

Yusril mengaku telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran. Menurut dia, dalam surat yang ditujukan kepada MPR, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas kemauan sendiri.

"Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.

"Jadi saya kira akan membahas masalah ini, karena ini merupakan satu ketentuan dari Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari mundurnya Wakil Presiden hari ini," kata Yusril.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com