- Aktivis Desk Disaster Sumsel Suci Nasari menyatakan wacana pengunduran diri Wapres Gibran tidak mengubah kebijakan penanganan bencana di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
- Suci menyebut akar masalah bencana era Prabowo adalah lemahnya komitmen pemulihan lingkungan, rehabilitasi korban, serta minimnya transparansi data.
- Ia mencontohkan ketimpangan data karhutla di Sumatera Selatan yang terjadi sejak Januari hingga Oktober 2026 tetapi baru disorot masif belakangan ini.
Suara.com - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak serta-merta akan mengubah arah kebijakan pemerintah dalam menangani bencana dan kerusakan lingkungan.
Aktivis lingkungan menilai persoalan utama penanganan bencana di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru terletak pada lemahnya komitmen pemulihan lingkungan, rehabilitasi korban, serta transparansi data di lapangan.
Perwakilan Desk Disaster Sumatera Selatan, Suci Nasari, mengatakan pergantian atau mundurnya seorang wakil presiden bukan faktor utama yang menentukan perbaikan kebijakan penanganan bencana.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sosok pemimpin, tetapi harus menyentuh komitmen pemerintah dalam menjaga ekosistem dan bertanggung jawab atas pemulihan wilayah terdampak.
"Mau siapa pun wapresnya, siapa pun presidennya, kalau memang seolah-olah bertuli-tuli, seolah enggak melihat tentang ekosistem, tentang persoalan yang terjadi saat ini, bahkan enggak ada tanggung jawab sama sekali untuk memulihkan, ini tuh sama aja, gitu," ungkap Suci kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suci juga menyoroti minimnya transparansi data sebagai salah satu persoalan mendasar dalam penanganan bencana. Menurutnya, kerap terjadi ketimpangan antara kondisi empiris di lapangan dan data yang disampaikan atau diperbarui pemerintah.
"Soalnya data sering terjadi ketimpangan antara data yang ada di lapangan, data empiris, dan data yang di-update sama pemerintah," tambahnya.
Ia mencontohkan persoalan tersebut dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Suci menyebut kebakaran sebenarnya telah terjadi sejak awal 2026, bukan hanya dalam tiga bulan terakhir.
"Terjadi kebakaran itu enggak hanya tiga bulan belakangan aja, tetapi dari Januari sampai Oktober ini kan. Tapi memang show-up-nya masifnya di tiga bulan belakangan dan benar-benar itu parah banget," jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Suci meminta pemerintah lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Masukan dari warga dan kelompok yang terdampak bencana dinilai penting untuk memastikan kebijakan penanganan bencana berjalan lebih efektif, transparan, dan berpihak pada pemulihan lingkungan.
Reporter: Alif Bintang