- Inisiator Forum Cik Ditiro Masduki menyatakan pemerintah sengaja mengalihkan fokus publik dari evaluasi kinerja nasional ke narasi kerusuhan unjuk rasa pada Rabu 28 Oktober 2026.
- Bentrokan dalam aksi peringatan Sumpah Pemuda di berbagai kota dipicu oleh penanganan aparat kepolisian yang represif, kaku, dan dinilai kurang profesional.
- Masduki menuntut Presiden Prabowo Subianto segera merespons tuntutan publik secara terbuka tanpa mengkriminalisasi atau melakukan pembungkaman terhadap aspirasi anak muda.
Suara.com - Pemerintah dinilai sengaja mengalihkan fokus perhatian publik dari substansi evaluasi kinerja nasional ke narasi kerusuhan unjuk rasa. Tuntutan perbaikan tata kelola kenegaraan yang disuarakan gerakan mahasiswa kini terancam tenggelam akibat pelabelan aksi anarkis.
Inisiator Forum Cik Ditiro yang juga Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, menilai upaya sistematis untuk menghapus memori publik itu juga terlihat dalam unjuk rasa pada peringatan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).
"Jadi ini ada upaya-upaya sistematis selalu untuk menutup atau menghilangkan memori publik terkait dengan tuntutan-tuntutan perbaikan tata kelola kenegaraan dengan framing tentang aksi yang anarkis," kata Masduki, dikutip Jumat (30/10/2026).
Eskalasi bentrokan pascaaksi damai memperingati Sumpah Pemuda di berbagai kota dinilai tidak lepas dari buruknya penanganan aparat. Ketidakprofesionalan polisi di lapangan dituding menjadi pemicu utama pecahnya gesekan dengan massa unjuk rasa.
Menurut Masduki, aspirasi warga negara dalam menyampaikan kritik tersumbat akibat penanganan aparat kepolisian yang represif dan kaku.
Ia menegaskan bahwa penanganan terhadap pengunjuk rasa seharusnya dilakukan dengan pendekatan perlindungan.
"Nah, sehingga bentrokan itu terjadi bisa diasumsikan karena penanganan terhadap aksi massa ini masih kurang profesional," tandasnya.
Ledakan kemarahan di jalanan disebut sebagai dampak dari pengabaian berulang oleh pemerintah pusat terhadap berbagai kritik publik. Respons Istana yang dinilai lamban dan minim solusi konkret membuat gelombang ketidakpuasan publik kian memuncak.
Kekecewaan massa disebut terakumulasi dari kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah hingga penanganan bencana yang dinilai setengah hati. Masduki menuntut Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya untuk tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan tersebut.
Sorotan juga diarahkan pada penahanan sejumlah peserta aksi yang dinilai terkesan dipaksakan, termasuk di Yogyakarta. Penahanan puluhan anak muda yang menyampaikan aspirasi dipandang sebagai tindakan tidak wajar oleh aparat kepolisian.
Tindakan kriminalisasi dan pembungkaman terhadap gerakan anak muda dinilai tidak beralasan karena unjuk rasa tersebut bukan merupakan bentuk kejahatan politik. Pemerintah didesak tidak memberikan label pemicu kerusuhan kepada para demonstran.
Masduki menegaskan bahwa aspirasi anak muda dan mahasiswa harus diberi ruang hingga tuntas tanpa harus distigmatisasi.
"Ini bukan peristiwa politik yang sangat spesifik dan sifatnya berkaitan dengan makar dan sebagainya. Ini adalah anak muda yang ingin menyampaikan ekspresi aspirasi," ujarnya.
Pemerintah dituntut segera menyampaikan pernyataan resmi secara terbuka untuk merespons berbagai tuntutan publik yang terukur. Pemerintah juga diminta tidak bersembunyi di balik isu anarkisme untuk menghindari evaluasi kinerja kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Sejumlah tuntutan konkret yang disampaikan mencakup penetapan karhutla sebagai bencana nasional, pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akibat persoalan keabsahan ijazah, hingga penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengalihkan anggarannya ke pendidikan gratis.
"Jadi harusnya sekarang segera ada pernyataan pers dari Istana misalnya, untuk merespons apa saja ini yang menjadi tuntutan dan harus terukur," pungkasnya.