- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan pimpinan MPR segera menggelar rapat guna menindaklanjuti permohonan pengunduran diri tersebut.
- Konstitusi mewajibkan MPR menetapkan wakil presiden definitif yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali ke Istana Wakil Presiden setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengumuman terkait pengunduran dirinya.
Gibran terpantau tiba di Istana Wakil Presiden sekitar pukul 15.47 WIB. Diiringi Paspampres, Gibran langsung memasuki kantornya tanpa memberikan pernyataan apa pun.
Meski ditanya wartawan mengenai pengunduran dirinya, Gibran tetap tidak menyampaikan sepatah kata pun. Sebelumnya, Gibran diketahui bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan tertutup antara pimpinan MPR RI dan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Pimpinan rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani.
Muzani menjelaskan bahwa kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan langsung surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Menurut Gibran, surat tersebut juga telah diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Menindaklanjuti permohonan tersebut, MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah-langkah konstitusional selanjutnya.
"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujar Muzani.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri diajukan untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.
Lebih lanjut, Muzani memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh tahapan ketatanegaraan tersebut dapat berjalan lancar serta menjadi preseden yang baik bagi demokrasi bangsa.