- KPK mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi korupsi dan kerawanan regulasi dalam program pembangunan PLTS 100 GWp.
- Kementerian ESDM menjadwalkan peluncuran 14 proyek awal berkapasitas 5,3 GWp pada 25 Agustus 2026 dengan investasi 73 miliar dolar AS.
- Program pembangunan PLTS tersebut berpotensi menghadapi hambatan berupa ketergantungan energi fosil dan tantangan kesiapan jaringan listrik.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi korupsi dalam program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Sejumlah persoalan, mulai dari perencanaan yang tidak matang, pengadaan bermasalah hingga aset mangkrak, dinilai perlu diantisipasi sejak awal.
Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan, kajian lembaganya terhadap proyek transisi energi periode 2016–2025 menemukan sejumlah kerawanan. Di antaranya penetapan harga tidak wajar, kolusi dalam pengadaan, konflik kepentingan, serta proyek yang tidak berjalan optimal hingga aset terbengkalai.
Aida meminta pemerintah menyiapkan landasan regulasi dan tata kelola yang kuat sebelum menjalankan program PLTS 100 GWp.
“Kalau nanti program ini (program PLTS 100 GWp) berjalan, jangan sampai pola korupsi seperti itu terjadi berulang,” kata Aida kepada Katadata.
KPK telah menyusun Energy Transition Governance Framework yang mencakup kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik dan kesetaraan, serta perlindungan pemangku kepentingan.
Peringatan KPK menjadi salah satu tantangan dalam realisasi target pemerintah membangun PLTS 100 GWp dalam tiga tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut program tersebut membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar AS. Peluncurannya pada 25 Agustus 2026 mencakup 14 proyek awal dengan kapasitas sekitar 5,3 GWp. Angka tersebut merupakan kapasitas proyek yang diumumkan, bukan seluruh proyek yang telah beroperasi.
Kementerian ESDM memproyeksikan program ini dapat menghemat penggunaan diesel hingga 6 juta kiloliter dan mengurangi emisi sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun.
Namun, pencapaian target tersebut juga menghadapi persoalan ketergantungan pada energi fosil. Studi LPEM FEB UI bersama Greenpeace mencatat kapasitas energi terbarukan yang terhubung ke sistem PLN bertambah 4,4 GW sepanjang 2015–2024. Sementara itu, kapasitas pembangkit fosil meningkat 25,9 GW.
Peneliti LPEM FEB UI Roes Regi Lutfi menilai rencana pembangunan PLTS 100 GWp berpotensi terhambat oleh penguncian energi fosil yang masih tercermin dalam RUPTL.
“Rencana 100 GW sendiri itu berpotensi terhambat oleh gejala penguncian karbon, yang tercermin dalam RUPTL sekarang,” kata Roes.
Selain itu, kesiapan jaringan listrik juga menjadi pekerjaan rumah. Pembangkit surya membutuhkan dukungan transmisi dan penyimpanan energi agar pasokan listrik yang bergantung pada intensitas matahari dapat disalurkan secara optimal.
Dalam RUPTL 2025–2034, PLN merencanakan tambahan kapasitas PLTS sekitar 17,1 GW, pembangunan transmisi sepanjang 47.700 kilometer sirkuit, serta penyimpanan energi sebesar 10,3 GW.
Karena itu, realisasi PLTS 100 GWp tidak hanya membutuhkan pembangunan pembangkit, tetapi juga pembenahan jaringan, kepastian regulasi, dan pengawasan ketat agar proyek tidak berakhir mangkrak atau menimbulkan persoalan hukum.