- Hercules menuduh PT Summarecon Agung Tbk melakukan praktik kotor pengurusan sertifikat di berbagai daerah saat diperiksa KPK.
- Hercules mengembalikan uang Rp800 juta kepada KPK yang diduga berasal dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan dan HGB di Bogor.
- KPK menetapkan delapan orang tersangka, termasuk petinggi PT Summarecon dan pejabat ATR/BPN.
Suara.com - Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marcal alias Hercules menuding PT Summarecon Agung Tbk melakukan praktik kotor dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB). Ia menyebut dugaan praktik tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, tetapi juga di sejumlah daerah lain.
Tudingan itu disampaikan Hercules seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
“Summarecon ini permainannya kotor dan di mana-mana bukan hanya cuma di Bogor saja, di Kelapa Gading, di Tangerang, di Jogja, di Jawa Timur, di Manado, di mana-mana Summarecon,” ungkap Hercules.
Ia juga menuding perusahaan tersebut kerap melakukan pelanggaran dalam pengurusan sertifikat tanah milik orang lain.
“Summarecon ini dia selalu melakukan kejahatan itu untuk sertifikat orang yang dibobolin,” katanya.
Hercules mengaku pernah menghubungi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN, Lampri, untuk mengingatkan adanya potensi persoalan hukum dalam perubahan status sertifikat hak milik menjadi HGB.
Ia menyebut peringatan itu disampaikan melalui sambungan telepon dengan pengeras suara sehingga didengar sejumlah pihak, termasuk anggota BPN.
“Aku speaker semua dengar, ‘eh Pak Dirjen, hati-hati, ini tahanan sertifikat hak milik dirubah menjadi HGB. Ini hati-hati, nanti kalian ada persoalan hukum kalian ditangkap semua loh’. Dan aku speaker ini semua dengar, maupun anggota-anggota BPN tersebut mendengar semua. Dan tidak lama kemudian, terjadilah OTT itu,” ujar Hercules.
Kembalikan Uang
Sebelumnya, Hercules melalui kuasa hukumnya telah mengembalikan uang Rp800 juta kepada KPK. Uang tersebut diduga diterima dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan di Bogor, Jawa Barat, serta permintaan pembukaan blokir dan pengurusan HGB.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Empat di antaranya disebut memiliki kedekatan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhri.
Empat tersangka lainnya adalah Dirjen PPTR ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.
KPK menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Adrianto dan Rizal diduga terlibat dalam pemberian suap atau gratifikasi. Keduanya disangkakan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) KUHP, sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sementara itu, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd disangkakan dengan pasal-pasal terkait penerimaan suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun ketentuan KUHP yang berlaku.