- Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR pada 12 November 2026.
- Pengunduran diri tersebut diajukan tepat sebelum DPR membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan.
- Pakar hukum UMY menilai pengunduran diri berpotensi menghentikan proses pemakzulan namun tetap memberikan hak pensiun.
Faisal menyoroti kemungkinan munculnya persoalan ketika seorang pejabat dapat mengakhiri jabatannya sebelum menghadapi pemeriksaan konstitusional. Sementara hak administratif sebagai mantan pejabat tetap berpotensi diperoleh.
"Persoalan Gibran bukan sekadar apakah seorang Wakil Presiden boleh mengundurkan diri dan tetap mendapatkan pensiun. Secara normatif, UU Nomor 7 Tahun 1978 memang memberikan hak tersebut kepada mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat," ungkapnya.
"Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah jangan sampai pengunduran diri menjadi exit strategy untuk memutus proses pertanggungjawaban konstitusional," sambungnya.
Ia menegaskan bahwa tidak sedang mendesak bahwa hak pensiun Gibran harus otomatis dicabut. Sebab, pencabutan hak tetap membutuhkan dasar hukum.
Hal yang kemudian perlu dipastikan adalah pengunduran diri tidak menjadi mekanisme untuk menghindari pertanggungjawaban atas persoalan konstitusional selama seseorang menduduki jabatan publik.
"Yang saya persoalkan adalah belum adanya pengaturan yang memadai mengenai hubungan antara pengunduran diri di tengah proses pemakzulan dengan konsekuensi hak administratif mantan pejabat," tandasnya.
"Jabatan boleh berakhir karena pengunduran diri, tetapi polemik konstitusional yang melatarbelakanginya tidak serta-merta kehilangan relevansi," imbuhnya.