- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan pergantian wakil presiden tidak akan mengubah kebijakan pemerintahan.
- Bivitri menilai pola kepemimpinan Presiden Prabowo terpusat pada satu orang dan menguatkan oligarki serta institusi keamanan.
- Gibran dinilai tidak mendapat penugasan khusus karena sejak awal hanya diposisikan sebagai pasangan politik untuk menang pemilu.
Suara.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pergantian Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak akan serta-merta membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, posisi Wakil Presiden secara konstitusional hanya membantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya, sementara kendali pemerintahan tetap berada di tangan Presiden.
Bivitri menjelaskan, secara konstitusional, Wakil Presiden memiliki kedudukan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan kewajibannya.
Karena itu, menurut dia, pergantian sosok yang menduduki posisi tersebut tidak otomatis mengubah arah kekuasaan maupun kebijakan pemerintahan.
"Wakil presiden baru tidak akan mengubah hidup warga. Secara konstitusional, wakil presiden itu 'membantu presiden' dalam melaksanakan kewajibannya. Kepala pemerintahan hanya presiden," kata Bivitri dikutip dari media sosial pribadinya, Jumat (13/11/2026).
Dia bahkan menilai pergantian Wakil Presiden berpotensi semakin memperkuat karakter kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya cenderung terpusat pada satu orang.
Bivitri berpendapat, selama dua tahun pemerintahan berjalan, Prabowo memperlihatkan pola kepemimpinan yang menempatkan dirinya sebagai pusat pengambilan keputusan.
Dia juga menyoroti sejumlah aspek kekuasaan, mulai dari penguatan peran militer, institusi kepolisian, oligarki, hingga penegakan hukum yang menurut pandangannya digunakan sebagai instrumen politik.
"Dia sudah sangat powerful. TNI makin kuat dan ada di mana-mana, Polri sudah 'dibersihkan'. Oligarki dikuatkan, bahkan difasilitasi untuk 'injak kaki' dalam berbisnis. Penegakan hukum hanya jadi senjata politik," kata dia.
Meski demikian, Bivitri tidak menganggap jabatan Wakil Presiden sepenuhnya tidak memiliki fungsi. Dia mencontohkan peran Jusuf Kalla dan Boediono ketika mendampingi Presiden pada periode pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, seorang Presiden biasanya dapat memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden sehingga posisi tersebut memiliki peran lebih dari sekadar mendampingi kepala negara.
Namun, Bivitri menilai hal itu tidak terlihat dalam hubungan kerja Prabowo dan Gibran selama pemerintahan berjalan. Dia menduga Gibran sejak awal lebih diposisikan sebagai pasangan politik untuk memenangkan pemilihan presiden.
"Prabowo tidak memberi Gibran peran apa-apa. Ya mungkin karena dari awal buat memenangkan kursi saja," tulisnya.
Bivitri kemudian menggambarkan kepemimpinan Prabowo sebagai pola one-man leader.
Dalam pandangannya, orang-orang di sekitar Presiden lebih banyak berfungsi memberikan justifikasi dan konsultasi agar keputusan yang dikehendaki Presiden dapat berjalan, bukan menjadi mekanisme pengimbang kekuasaan atau checks and balances.
Karena itu, dia mengingatkan masyarakat agar tidak menaruh harapan berlebihan terhadap pergantian satu figur di posisi Wakil Presiden.
"Jadi, jangan mikir satu orang wapres bakal mengubah gurita kekuasaan ini," pungkasnya.