- Anggota DPR Fraksi PKB Lalu Hadrian menyatakan partainya ingin Muhaimin Iskandar menjadi Wakil Presiden RI.
- Pernyataan tersebut disampaikan Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 13 November 2026.
- PKB menegaskan akan mengikuti keputusan pimpinan serta menyerahkan proses konstitusional kepada pihak yang berwenang.
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, menyatakan partainya menginginkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Meski demikian, PKB menegaskan tetap akan tunduk pada keputusan pimpinan partai dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Lalu Hadrian secara terbuka menyebut nama Muhaimin Iskandar sebagai sosok yang diharapkan partainya untuk mendampingi Presiden.
"Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?" ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia kembali menegaskan sikap tersebut saat ditanya mengenai kemungkinan pembahasan nama-nama calon wakil presiden di tingkat pimpinan partai.
"Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik," tegasnya.
Kendati memiliki aspirasi sendiri, Lalu Hadrian menekankan bahwa seluruh jajaran Fraksi PKB akan mengikuti keputusan Ketua Umum partai.
"PKB prinsipnya sami’na wa thana terhadap Ketua Umum. Jadi Ketua Umum memutuskan apa, Ketua Umum memutuskan siapa, kami sebagai prajurit tentu akan mengamankan," katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
Sesuai regulasi, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden.
Lalu Hadrian menduga komunikasi antara Presiden dan pimpinan partai politik tengah berlangsung di tengah dinamika politik tersebut.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas selama proses politik berlangsung. Menurutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden sebaiknya diserahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan perundang-undangan.
"Jadi apa pun kondisi politik hari ini, saya menghimbau kepada kita semua, seluruh anak bangsa, mari kita sama-sama jaga kondusivitas, sama-sama jaga keamanan, serahkan sepenuhnya kepada pihak yang memang memiliki kewenangan sesuai dengan regulasi dan undang-undang," pungkasnya.