- Tiga elite PSI: Giring, Raja Juli, dan Isyana serentak mengundurkan diri dari jabatan struktural partai.
- Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah menerima pengunduran diri tersebut agar mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas pemerintahan di kabinet Prabowo.
- Analis menilai langkah politik ini bertujuan untuk memperjelas posisi ketiganya dalam pemerintahan Prabowo Subianto serta memisahkan tanggung jawab partai.
Suara.com - Tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kompak melepas jabatan struktural partai. Padahal, selama ini mereka bisa menjalankan dua peran sekaligus: menjadi pengurus PSI dan pejabat di Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto.
Ketiganya adalah Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan; Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan; dan Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Giring merupakan mantan Ketua Umum PSI, Raja Juli menjabat Sekretaris Jenderal, sementara Isyana menduduki posisi Wakil Ketua Umum DPP PSI.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah menerima pengunduran diri ketiganya. Ia berharap keputusan itu membuat mereka lebih fokus menjalankan tugas pemerintahan.
"Kami juga mendoakan agar ketiganya dapat semakin fokus dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia," kata Kaesang, Senin (9/11/2026).
Namun, alasan ingin lebih fokus mengabdi kepada negara menimbulkan pertanyaan: mengapa baru sekarang?
Sebab, Giring, Raja Juli, dan Isyana bukan baru masuk kabinet. Sejak awal pemerintahan Prabowo, mereka sudah menjalankan tugas sebagai pejabat negara sembari tetap menduduki posisi penting di PSI.
Waktu pengunduran diri inilah yang membuat keputusan mereka menarik untuk dibaca lebih jauh.
Terlebih, PSI selama ini lekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, sementara ketiganya kini berada di lingkaran pemerintahan Prabowo.
Apakah ini sekadar penataan peran antara partai dan pemerintahan? Atau ada pesan politik yang lebih besar: upaya memperjelas loyalitas, bahkan menjauh dari bayang-bayang Jokowi menuju Prabowo?
Mengapa Baru Sekarang Mundur dari PSI?
Jika alasannya semata-mata agar lebih fokus bekerja di pemerintahan, mengapa ketiganya baru mengambil keputusan tersebut sekarang?
Selama ini, rangkap peran sebagai pengurus partai dan pejabat kabinet tidak menjadi penghalang bagi mereka. Karena itu, pengunduran diri serentak tersebut memunculkan tafsir bahwa ada pertimbangan lain di balik keputusan mereka.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago melihat langkah itu bisa dibaca sebagai upaya memperjelas posisi politik ketiganya di pemerintahan Prabowo.
"Ketiganya kini memiliki tanggung jawab di pemerintahan Prabowo. Pengunduran diri dari jabatan struktural partai dapat dimaknai sebagai upaya memperjelas posisi mereka dalam pemerintahan," kata Arifki kepada Suara.com.
Dengan melepas jabatan struktural, ketiganya tidak lagi secara langsung memikul tanggung jawab organisasi partai. Mereka bisa lebih leluasa menjalankan tugas sebagai pembantu presiden.
Namun, penegasan posisi di pemerintahan tidak otomatis berarti mereka meninggalkan PSI. Pengunduran diri dari kepengurusan juga belum membuktikan bahwa hubungan politik mereka dengan Jokowi telah berakhir.
Justru, yang perlu dicermati adalah langkah politik mereka setelah ini. Apakah tetap berada dalam orbit PSI atau semakin menempatkan diri sebagai bagian dari barisan pemerintahan Prabowo?
PSI di Persimpangan Jokowi dan Prabowo
Untuk memahami mengapa pengunduran diri ini mengundang tafsir politik, perlu melihat posisi PSI selama ini.
Pada Pilpres 2024, PSI berada di barisan pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan itu berlanjut setelah keduanya memenangi kontestasi dan membentuk pemerintahan.
Namun, PSI juga memiliki kedekatan kuat dengan Jokowi. Presiden ke-7 RI itu telah mengantongi kartu tanda anggota (KTA) PSI dan menjadi figur penting dalam perjalanan politik partai tersebut.
Di sinilah posisi PSI menjadi menarik. Partai berlambang gajah tersebut mendukung pemerintahan Prabowo, tetapi identitas politiknya juga lekat dengan Jokowi.
Sementara itu, Giring, Raja Juli, dan Isyana bukan sekadar kader biasa. Ketiganya merupakan elite yang memiliki posisi strategis di PSI sekaligus menduduki jabatan di pemerintahan Prabowo.
Mundurnya mereka dari kepengurusan pun bisa dibaca sebagai upaya memisahkan dua kepentingan tersebut. Di satu sisi, mereka memiliki latar belakang politik di PSI. Di sisi lain, sebagai pejabat kabinet, mereka harus menjalankan agenda pemerintahan Prabowo.
Arifki menilai langkah itu dapat memperjelas batas antara tanggung jawab sebagai pejabat negara dan keterlibatan dalam organisasi partai.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut tidak serta-merta menunjukkan mereka telah meninggalkan PSI atau memutus kedekatan dengan Jokowi.
Ada Hubungannya dengan Kasus Dugaan Penyadapan?
Tafsir politik atas pengunduran diri tiga elite PSI ini juga muncul di tengah dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi.
Salah satu isu yang ikut menyita perhatian adalah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan dikaitkan dengan Jokowi.
Kasus tersebut memunculkan spekulasi mengenai tarik-menarik kepentingan di lingkaran kekuasaan. Karena itu, keputusan Giring, Raja Juli, dan Isyana melepas jabatan partai turut dikaitkan dengan dinamika politik tersebut.
Namun, apakah pengunduran diri mereka memang berkaitan dengan kasus penyadapan?
Arifki mengingatkan agar dua peristiwa itu tidak buru-buru dihubungkan sebagai sebab-akibat. Menurut dia, penting membedakan fakta hukum dengan spekulasi politik.
"Namun, perlu dibedakan antara fakta hukum dan spekulasi politik," kata Arifki.
Ia juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada bukti publik yang menghubungkan Jokowi dengan dugaan tindakan penyadapan tersebut.
Mengaitkan pengunduran diri ketiga elite PSI dengan kasus penyadapan masih sebatas hipotesis politik, bukan fakta yang sudah terkonfirmasi.
Dengan kata lain, kasus penyadapan dapat menjadi konteks untuk membaca dinamika politik di sekitar pemerintahan, tetapi belum bisa dijadikan penjelasan langsung atas keputusan mundurnya tiga elite PSI.
Arifki melihat ada kemungkinan ketiganya ingin memperjelas posisi politik sekaligus mengurangi beban identitas partai yang selama ini melekat pada mereka.
"Ada kemungkinan mereka ingin memperjelas posisi politik dan tanggung jawab pemerintahan, sekaligus mengurangi beban identitas politik yang selama ini melekat pada PSI," ujar Arifki.
Benarkah Mereka Mulai Berpaling dari Jokowi?
Pertanyaan paling jauh dari keputusan ini adalah apakah Giring, Raja Juli, dan Isyana sedang mengambil jarak dari Jokowi untuk menunjukkan loyalitas kepada Prabowo.
Selama ini, PSI tidak bisa dilepaskan dari figur Jokowi. Kedekatan itu semakin kuat setelah Jokowi masuk dalam struktur Dewan Pembina PSI dan mengantongi KTA partai.
Namun, ketiga elite tersebut kini berada dalam pemerintahan Prabowo. Dengan melepas jabatan struktural PSI, mereka dinilai bisa mempertegas bahwa tanggung jawab utama mereka berada di bawah kepemimpinan Prabowo.
Arifki melihat hal itu sebagai kemungkinan penegasan posisi kelembagaan. Menurut dia, loyalitas kepada presiden dan keterikatan dengan partai merupakan dua hal yang berbeda.
"Apalagi, dalam pemerintahan Prabowo, loyalitas politik dan loyalitas kelembagaan menjadi dua hal yang berbeda. Mereka mungkin ingin menegaskan bahwa posisi mereka di kabinet adalah untuk membantu Presiden Prabowo, bukan membawa agenda politik kelompok tertentu," tutur Arifki.
Meski demikian, melepas jabatan partai belum cukup untuk menyimpulkan bahwa mereka telah meninggalkan Jokowi. Sebab, pengunduran diri dari kepengurusan tidak otomatis memutus hubungan politik maupun kedekatan personal.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memiliki pembacaan lebih tegas.
Ia menilai keputusan ketiganya menunjukkan pilihan politik yang semakin condong kepada Prabowo di tengah dinamika hubungan kedua tokoh tersebut.
"Tiga orang PSI ini menjadi penegas betapa mereka meninggalkan Jokowi dan lebih memilih tegak lurus ke Prabowo," kata Adi kepada Suara.com.
Menurut Adi, keputusan itu juga tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi pragmatis untuk menjaga posisi mereka di kabinet. Dengan melepas jabatan struktural PSI, ketiganya dinilai sedang menunjukkan bahwa orientasi politik mereka kini lebih tertuju pada pemerintahan Prabowo.
Pada akhirnya, pengunduran diri Giring, Raja Juli, dan Isyana bukan sekadar soal pergantian pengurus partai. Waktu pengunduran diri dan posisi politik ketiganya membuat langkah tersebut memiliki makna lebih luas.
Bisa jadi, mereka hanya ingin mengurangi rangkap tanggung jawab agar lebih fokus bekerja di pemerintahan. Namun, bukan tidak mungkin keputusan itu sekaligus menjadi cara untuk memperjelas posisi di tengah dinamika politik Prabowo dan Jokowi.
Apakah mereka benar-benar mulai berpaling dari Jokowi dan memilih tegak lurus kepada Prabowo?
Surat pengunduran diri saja belum cukup untuk menjawabnya. Sikap dan langkah politik mereka setelah ini menurut Arifki akan menjadi ujian sesungguhnya.