-
Gibran Rakabuming mundur sebagai wakil presiden usai polemik pembatalan penyetaraan ijazah dan ancaman pemakzulan.
-
Pakar politik ANU Sanna Jaffrey menilai pengunduran diri ini memperkuat posisi politik Presiden Prabowo Subianto.
-
Langkah mundur Gibran memutus poros politik Prabowo dan Jokowi tanpa memicu konfrontasi langsung.
Suara.com - Keputusan Gibran Rakabuming Raka melepas jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11) langsung menggeser keseimbangan kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo. Mundurnya pria berusia 39 tahun ini dinilai para pengamat sebagai titik balik yang memperkuat dominasi politik Prabowo sekaligus menguji kelangsungan pengaruh keluarga Jokowi.
Langkah drastis tersebut muncul tepat 2 pekan setelah Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Gibran pada 30 Oktober lalu.
Situasi semakin terjepit ketika 120 anggota DPR resmi mengajukan usulan proses pemakzulan pada Rabu, sehari sebelum pengunduran diri diumumkan.
Pakar politik dari Australian National University (ANU), Sanna Jaffrey, menilai perpisahan jalan antara Prabowo dan Jokowi sebenarnya sudah menunjukkan gejala sejak lama.
Ia melihat langkah mundur ini menjadi jalan keluar bagi Gibran guna menghindari proses pemakzulan terbuka yang panjang di parlemen.
"Dengan begitu, Prabowo berhasil memutus hubungan ini tanpa secara terbuka menuntut pengunduran diri Gibran, bahkan tanpa terlihat sebagai pihak yang mendalangi langkah tersebut," kata Jaffrey dalam program Asia First CNA.
Analis dari Departemen Perubahan Politik dan Sosial ANU tersebut menegaskan bahwa Prabowo kini berada di posisi yang jauh lebih leluasa dalam mengonsolidasikan kekuasaannya. Sebaliknya, masa depan karier politik Gibran dan daya tawar keluarga besar Jokowi kini menghadapi tanda tanya besar pascaperistiwa ini.
Dukungan penuh Jokowi pada Pilpres 2024 sebelumnya menjadi faktor krusial yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi nasional. Namun, dinamika politik terkini memperlihatkan ketegangan yang terus meruncing di balik layar antara kedua tokoh tersebut.
Sanna Jaffrey, yang pernah memimpin Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) di Jakarta pada 2021–2022, memandang tekanan parlemen menjadi pemicu utama perubahan peta koalisi ini. Peneliti dengan pengalaman lebih dari 15 tahun mengkaji politik Indonesia ini mengamati bahwa Gibran memilih mundur sebelum eskalasi politik di DPR semakin melebar ke ruang publik.