-
Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026.
-
Surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada pimpinan MPR usai menghadap Presiden Prabowo Subianto.
-
Mundurnya Gibran terjadi di tengah sorotan media asing dan gugatan hukum terkait ijazahnya.
Suara.com - Media internasional menyorori pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Media Singapura menuliskan judul dengan menggambarkan ironi.
Langkah mundur ini diambil setelah dirinya menghadapi sorotan tajam dari media internasional terkait polemik masa lalu.
Media Singapura, CNA, menyoroti kejatuhan Gibran dengan menyematkan narasi satir dalam pemberitaan mereka.
"Dari pengusaha kuliner hingga wakil presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka telah berkali-kali mengubah dirinya dan jarang terlepas dari kontroversi," tulis CNA.
Sorotan tersebut mencakup perjalanan karier politik Gibran yang kerap diwarnai tudingan miring sejak masa pemilihan Wali Kota Solo.
"Ia dituduh secara luas mendapatkan jabatan tersebut melalui nepotisme, karena tidak memiliki riwayat keterlibatan politik dengan partai mana pun," lanjut CNA.
Kontroversi semakin memanas ketika Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Polemik pencalonannya kian diperbincangkan akibat putusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh paman iparnya kala itu.
"Gibran berusia 36 tahun, tetapi Mahkamah Konstitusional - yang saat itu dipimpin oleh paman iparnya, Anwar Usman - memutuskan bahwa persyaratan usia tidak berlaku bagi siapa pun yang sudah terpilih menduduki jabatan publik, seperti walikota. Para pengkritik pada saat itu menyebut Gibran sebagai "anak haram konstitusi"," tulis CNA lagi.
Tekanan politik mencapai puncaknya tahun ini ketika para penentang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusional untuk melengserkannya.
Gugatan tersebut dilayangkan atas dasar keraguan terhadap keabsahan dokumen pendidikan tingkat menengah Gibran.
Persyaratan ijazah tersebut sejatinya telah dilampirkan ke Komisi Pemilihan Umum pada masa pencalonan pemilu tahun 2024.
Dokumen itu menyatakan bahwa riwayat pendidikan luar negeri Gibran memiliki kesetaraan dengan sekolah menengah kejuruan di tanah air.
Meski demikian, gelombang kritik dan gugatan hukum terus mengiringi perjalanan kepemimpinannya hingga menjelang akhir pengunduran diri.
Puncak dari rangkaian polemik tersebut berujung pada keputusan politik besar yang diambil oleh Gibran pada pekan ini.