- Sejumlah WNI diduga menjadi korban TPPO sebagai tentara bayaran Rusia dengan iming-iming kontrak hingga Rp400 juta.
- Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi menyatakan para korban terikat kontrak hingga perang Rusia-Ukraina berakhir dan belum bisa pulang.
- Korban yang mengalami luka tembak, terkena ranjau, hingga amputasi tetap dipaksa kembali diterjunkan ke medan perang.
Suara.com - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk direkrut sebagai tentara bayaran Rusia. Mereka dijanjikan kontrak hingga Rp400 juta, gaji bulanan Rp40 juta sampai Rp50 juta, serta bonus jika berhasil menembak mati tentara Ukraina.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi mengatakan, tawaran bayaran besar tersebut menjadi salah satu iming-iming yang membuat para korban bersedia berangkat ke Rusia.
“Mereka rata-rata yang diiming-imingi tersebut dijanjikan dengan nilai kontrak yang fantastis, sampai 400 juta, kemudian gajinya Rp40 juta sampai Rp50 juta,” kata Nasriadi di Polres Jakarta Barat, Jumat (13/11/2026).
Selain kontrak dan gaji, para korban juga dijanjikan bonus apabila berhasil membunuh tentara Ukraina. Syaratnya, aksi tersebut harus dibuktikan melalui rekaman video.
“Bahkan ada bonus apabila berhasil menembak tentara Ukraina dan bisa dibuktikan secara video langsung bahwa bonus,” ujarnya.
Nasriadi menyebut para WNI juga dijanjikan masa kontrak kerja sekitar satu tahun. Namun, janji tersebut diduga hanya menjadi cara untuk menarik minat korban agar bersedia bergabung dalam pasukan Rusia.
Hingga kekinian, polisi belum menerima laporan dari keluarga mengenai kepulangan WNI yang telah berangkat. Nasriadi menyebut para korban diduga terikat kontrak hingga perang Rusia-Ukraina berakhir sehingga tidak bisa kembali ke Indonesia.
“Artinya mereka tidak bisa pulang. Kontrak setahun adalah iming-iming,” jelas Nasriadi.
Polisi juga menerima laporan mengenai sejumlah WNI yang menjadi korban dalam pertempuran. Mereka mengalami luka tembak hingga terkena ranjau dan sebagian harus menjalani amputasi.
Meski mengalami cacat fisik, para korban disebut tetap tidak diizinkan pulang dan justru kembali diterjunkan ke medan perang.
“Dia tetap harus berperang, walaupun dalam keadaan cacat, walaupun dalam keadaan sudah tidak lengkap lagi organ tubuhnya,” tandas Nasriadi.