-
Pemkab Pandeglang menolak rencana relokasi badak jawa karena mengancam keselamatan satwa dan identitas daerah.
-
Pemerintah pusat berencana memindahkan sebagian populasi ke Alas Purwo demi menghindari ancaman bencana Ujung Kulon.
-
Proyek konservasi ini masih berupa gagasan dan membuka peluang pendanaan internasional melalui skema khusus.
Suara.com - Pemkab Pandeglang dan kelompok lingkungan secara tegas menolak rencana pemerintah memindahkan sebagian populasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo.
Langkah mitigasi bencana yang digagas pusat ini justru memicu kekhawatiran serius terkait risiko kematian satwa akibat kegagalan adaptasi di rumah baru.
Wacana translokasi ini mendadak mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyoroti kerentanan kawasan Ujung Kulon terhadap gempa, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan, bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo," kata Hashim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026), lalu.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menilai rencana pemindahan jarak jauh tersebut sangat membahayakan keselamatan satwa langka sekaligus melunturkan marwah daerah.
"Badak jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana pemindahan tersebut karena otomatis kebanggaan daerah kami ikut punah," ujar Iing, dikutip dari CNA.
Alih-alih langsung mengeksekusi, WALHI bersama pemerintah daerah mendesak adanya kajian ilmiah komprehensif agar keputusan tidak berujung pada petaka ekologis.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan memastikan bahwa proyek pemindahan populasi ini masih sebatas wacana konseptual dan belum memiliki jadwal pasti.
Pemerintah pusat memandang pembentukan habitat kedua di Jawa Timur krusial demi mencegah kepunahan total jika bencana dahsyat sewaktu-waktu menghantam Banten.
Selain faktor bencana, lokasi alternatif tersebut diyakini mampu menekan potensi penularan penyakit serta meminimalisir gangguan lingkungan yang masif.
Guna merealisasikan proyek konservasi besar ini, pemerintah membuka lebar pintu pendanaan internasional melalui skema forest financing dalam Tropical Forest Forever Facility.
Sejumlah investor global dan lembaga donor strategis dikabarkan telah didekati selama forum internasional untuk mengalirkan dana pengembangan habitat baru.
"Nanti mungkin ada lembaga internasional, donatur-donatur dan sebagainya nanti ingin membiayai. Kan, perlu dana. Kalau mereka tertarik, ada sebagian tertarik untuk membiayai pendirian suatu tempat baru di Alas Purwo," ujar Hashib.