Said Iqbal Desak Pemerintah Segera Atur Dana Cadangan Pesangon, Usulkan Danantara Jadi Pengelola

Senin, 16 November 2026 | 13:55 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Suara.com/Novian Ardiansyah)
BACA 10 DETIK
  • Presiden KSPI Said Iqbal mendesak pemerintah menyiapkan peraturan pelaksanaan dana cadangan pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
  • Aturan tersebut mewajibkan pengusaha menyisihkan iuran terpisah untuk menjamin pembayaran hak pekerja saat mengalami pemutusan hubungan kerja.
  • KSPI menilai Danantara menjadi pilihan lembaga pengelola paling rasional agar pekerja tetap menerima hak pesangon meskipun perusahaan pailit.

Sementara itu, penggunaan Danantara dinilai lebih memungkinkan karena pemerintah dapat memanfaatkan lembaga yang sudah ada tanpa harus membentuk organisasi baru.

Adapun pembentukan lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon membutuhkan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Said menekankan bahwa hingga saat ini pemerintah maupun Presiden belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

“Sekali lagi saya tegaskan, Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada,” kata Said.

Menurutnya, Danantara merupakan salah satu pilihan yang paling rasional untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan usulan KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan resmi pemerintah.

“Kalau KSPI dan Partai Buruh berpendapat, lembaga yang sudah ada itu Danantara. Kalau BPJS harus mengubah undang-undang. Kalau membentuk lembaga baru, anggarannya sangat besar,” ujar Said Iqbal.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com