Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Duit Endorse Rp14,69 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 15:02 WIB
Raffi Ahmad [ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU]
BACA 10 DETIK
  • Raffi Ahmad meminta maaf dan menyiapkan dana Rp14,69 miliar untuk masyarakat.

  • Pemeriksaan dari BPK, BPKP, dan Inspektorat dipastikan siap dihadapi secara terbuka.

  • Polemik ini bermula dari temuan ICW terkait paket pengadaan jasa influencer kementerian.

Suara.com - Raffi Ahmad menyampaikan permohonan maaf terbuka sekaligus menyiapkan alokasi dana sebesar Rp14,69 miliar bersama The Dudas Minus One. Langkah tersebut diambil guna merespons polemik endorsement dari kementerian yang menuai sorotan publik belakangan ini.

Suami Nagita Slavina itu menegaskan dirinya sama sekali tidak memberikan pembelaan diri atas polemik yang terjadi. Ia memilih fokus merespons kritik masyarakat melalui tindakan nyata serta komitmen transparansi penuh.

Pemeriksaan dari Inspektorat, BPKP, hingga BPK dipastikan disambut secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Keputusan ini menunjukkan keseriusannya dalam mempertanggungjawabkan setiap prosedur kerja yang berjalan.

"Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujarnya, di akun IG pribadinya, Senin (16/11/2026).

Konsultasi terkait status pekerjaannya sebagai pekerja seni sejatinya sudah dilakukan langsung dengan KPK pada tahun 2024 lalu. Aktivitas penerimaan endorsement kala itu dinilai tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sorotan tajam ini berawal dari temuan Indonesia Corruption Watch mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer senilai sekitar Rp14,7 miliar. Proyek tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia di bawah Kementerian Kebudayaan serta KKP.

Dugaan konflik kepentingan muncul lantaran posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden. Pihak RANS sebelumnya telah menegaskan bahwa anggaran tersebut mencakup empat kampanye promosi resmi, bukan sekadar biaya unggahan konten.

Klarifikasi serupa juga disampaikan KKP yang menilai kerja sama tersebut sudah berjalan sesuai kebutuhan instansi. Sementara itu, KPK menyatakan bakal mendalami lebih lanjut temuan yang dilaporkan oleh ICW.

Aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan publik kini diakui sebagai pertimbangan utama dalam menjalankan tugas kenegaraan. Kejadian ini dijadikan pelajaran berharga agar kekeliruan serupa tidak terulang di masa depan.

Kepercayaan masyarakat dinilai tidak cukup dijaga hanya lewat kata-kata manis atau permintaan maaf semata. Pembuktian nyata harus diwujudkan melalui keputusan, tindakan konsisten, serta keterbukaan informasi.

"Soal kritikan, saran yang disampaikan dalam bentuk apa pun adalah bagian dari demokrasi," ujarnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com