- Mendagri Tito Karnavian menyatakan kasus dugaan kekerasan seksual Bupati Kupang Yosef Lede sedang diproses kepolisian.
- Kemendagri akan mempertimbangkan pemberian sanksi hingga pemberhentian jabatan jika terbukti bersalah berdasarkan hasil proses hukum.
- Polda NTT menegaskan penyidik tidak tebang pilih dan telah memeriksa korban, saksi, serta mengumpulkan alat bukti.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Tito mengatakan, kasus tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian dan kini tengah diproses secara hukum. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.
Ia mengaku telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk berkoordinasi langsung dengan kepolisian yang menangani kasus tersebut.
"Kita saya sudah minta Irjen Mendagri untuk koordinasi sama polisi yang menangani," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito menegaskan, Kemendagri akan mempertimbangkan pemberian sanksi sesuai ketentuan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.
Ia mencontohkan penanganan kasus serupa yang pernah terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan. Menurutnya, kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi hingga pemberhentian dari jabatan.
"Kita lihat proses hukumnya, ya sama seperti pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti kasus yang di Gowa, bisa saja nanti kalau bersalah ya di-impeach, bisa diganti, dan lain-lain. Kami akan ikuti proses itu," katanya.
Meski demikian, Tito menekankan bahwa saat ini prioritas utama adalah memberikan ruang kepada kepolisian untuk mengusut laporan tersebut dan membuktikan kebenaran dugaan peristiwa yang dilaporkan.
"Tapi yang utama sekarang adalah kita mengedepankan, karena sudah dilaporkan ke polisi, kita mengedepankan langkah-langkah kepolisian. Silakan polisi membuktikan, atau melakukan investigasi, benarkah peristiwa itu terjadi atau tidak? Baru setelah itu nanti kita ada proses sanksi," jelasnya.
Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus dalam mengusut laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede.
Penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) telah mengumpulkan sejumlah bukti dan memeriksa pihak-pihak terkait.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, penanganan perkara akan mengacu pada fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan. Jabatan maupun status pihak yang dilaporkan tidak akan memengaruhi proses hukum.
Henry menegaskan, penyidik tidak akan tebang pilih dalam menangani perkara tersebut. Ia juga meminta masyarakat dan media turut mengawal proses hukum, sekaligus memberikan ruang kepada penyidik untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait dugaan peristiwa tersebut.
Penyidik juga telah meminta pemeriksaan Visum et Repertum (VER) dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis.
Selain itu, pendampingan psikologis bagi korban disiapkan melalui koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT.