Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Senin, 16 November 2026 | 16:58 WIB
Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan publik untuk mencapai target penerimaan pajak. Masalahnya masyarakat sudah menanggung beban hingga 16 jenis pajak di tengah penurunan upah riil dan kenaikan inflasi pangan. [Dok Kemenkeu]
BACA 10 DETIK
  • Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah harus mengumpulkan sisa target pajak sebesar Rp514 triliun pada akhir tahun 2026.
  • Masyarakat kelas menengah menanggung beban hingga 16 jenis pajak di tengah penurunan upah riil dan kenaikan inflasi pangan.
  • Kekurangan penerimaan pajak berisiko menambah utang negara serta mempersempit ruang fiskal untuk anggaran pembangunan pada tahun 2027.

Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada pekan lalu mengungkapkan pemerintah masih perlu mengumpulkan  Rp514 triliun hingga akhir tahun. Ia mengatakan target pajak tahun ini baru tercapai sekitar 79 persen.

Suahasil memohon dukungan publik agar target penerimaan pajak itu tercapai di sisa dua bulan 2026.

"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak,” kata Suahasil dalam paparan APBN Kita, Jumat (16/11/2026).

Tapi menurut para analis, pengumpulan pajak di dua bulan terakhir tahuni ini tak akan mudah. Masyarakat juga sedang menjerit di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu.

16 pajak jepit kelas menengah

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza Annisa Pujarama pada pekan lalu menjelaskan masyarakat kelas menengah kini sedang terhimpit, khususnya oleh banyaknya pungutan pajak negara.

Masyarakat kelas menengah di Indonesia berpotensi menanggung hingga 16 jenis pajak, baik yang dipungut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Belasan pajak itu mencakup pajak atas penghasilan, seperti PPh Pasal 21 dari gaji, tunjangan, bonus, dan THR, serta pajak atas penghasilan usaha, bunga deposito, dividen, transaksi saham, penyewaan properti, hingga pengalihan tanah dan bangunan.

Selain penghasilan, pajak juga melekat pada aktivitas konsumsi dan kepemilikan aset, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk restoran, hotel, parkir, dan hiburan, serta PBB-P2, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, BPHTB, dan bea meterai.

Di saat yang sama, harga-harga kebutuhan pokok termasuk pangan terus naik sementara pendapatan masyarakat semakin seret.

Menurut Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Denni Puspa Purbasari per Agustus 2026, upah nominal buruh, karyawan, dan pegawai tumbuh 2,7 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi mencapai 3,2 persen dan inflasi pangan bahkan mencapai 5 persen.

“Artinya upah riil menurun. Ini semestinya menekan konsumsi khususnya kelas menengah ke bawah,” kata Denni.

Masyarakat tak percaya

Di tengah himpitan pajak, menurut ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, kepercayaan masyarakat pada pemerintah juga dinilai sedang tergerus.

"Tapi kalau misalnya bayar pajak, tapi yang muncul di berita adalah oknum pegawai pajak korupsi?" kata Sri Susilo kepada Suara.com.

Ia mengingatkan kemauan masyarakat membayar pajak berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap pengelolaan uang negara. Ketika manfaatnya tidak dirasakan, sementara persoalan korupsi dan program pemerintah yang belum optimal terus muncul, kepatuhan wajib pajak berpotensi terpengaruh.

Ia menyoroti alokasi anggaran pemerintah yang kini difokuskan pada sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).  Pengalihan anggaran itu berpotensi membuat pembangunan fasilitas publik yang lebih dirasakan masyarakat dampaknya terganggu.

Hutang dan bunga utang

Menurut ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rijadh Djatu Winardi, potensi kekurangan penerimaan pajak pada 2026 dapat menambah tekanan fiskal pada APBN 2027. 

Pemerintah berisiko harus menambah utang untuk menutup kekurangan penerimaan, yang kemudian memperbesar beban pembayaran bunga pada tahun-tahun berikutnya.

"Kalau kurang penerimaan kan berarti harus ada financing-nya ya yang most likely itu adalah penerbitan surat utang negara yang akan bertambah. Nah, kalau utang bertambah maka bunga juga akan bertambah di tahun-tahun berikutnya," kata Rijadh kepada Suara.com.

Konsekuensinya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat berpotensi tersedot untuk membayar bunga utang.

Tekanan berikutnya adalah semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah untuk menghadapi gejolak ekonomi pada 2027. 

"Tentu ruang defisit akan makin sempit. Jadi kalau untuk bantalan menghadapi mungkin guncangan dari 2027 itu ya akan makin tipis," ucapnya.

Rijadh menyebut persoalan tersebut dapat membuat target penerimaan pajak 2027 semakin berat. Kegagalan memenuhi target pada tahun sebelumnya akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah dalam menyusun dan merealisasikan target penerimaan berikutnya.

Ia khawatir kegagalan penarikan pajak tahun ini bisa berimbas pada evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika dilakukan, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban kelas menengah dan kelompok rentan yang daya belinya belum sepenuhnya pulih.

Apa solusinya?

Menurut Rijadh pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dukungan publik perlu diimbangi dengan tata kelola anggaran yang baik serta hasil belanja negara yang dapat dirasakan kembali oleh masyarakat.

Di sisi lain, ia melihat pemerintah masih memiliki peluang mengejar kekurangan penerimaan pada akhir tahun. Secara historis, penerimaan pajak biasanya mengalami peningkatan menjelang penutupan tahun, terutama melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Sementara Sri Susilo mengingatkan pemerintah harus memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari uang pajak yang disetorkan agar ada kemauan untuk membayar pajak.

Menurut dia, kemauan masyarakat membayar pajak berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap pengelolaan uang negara. Ketika manfaatnya tidak dirasakan, sementara persoalan korupsi dan program pemerintah yang belum optimal terus muncul, kepatuhan wajib pajak berpotensi terpengaruh.

"Jadi prinsipnya demikian, kalau pajak itu benar-benar dia nikmati, kembali kepada masyarakat, pasti dengan relatif lebih sukarela membayar pajak itu dan mungkin membayar pajak dengan benar, apalagi di Indonesia ini kan sistemnya self-assessment, mengisi pajak sendiri," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, di kesempatan yang sama dengan Suahasil, mengatakan DJP akan mengoptimalkan penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir, termasuk menggenjot penerimaan dari sektor-sektor kontributor utama seperti perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.

DJP juga akan mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital guna memastikan kesetaraan perlakuan perpajakan dengan sektor ekonomi konvensional.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com