Komnas Perempuan Desak Bupati Kupang Diperiksa, Minta Dipecat Jika Terbukti Lakukan Pemerkosaan

Senin, 16 November 2026 | 17:26 WIB
Bupati Kupang Yosef Lede [Istimewa]
BACA 10 DETIK
  • Komnas Perempuan mendesak Gubernur NTT dan Kemendagri memeriksa Bupati Kupang Yosef Lede terkait dugaan pemerkosaan.
  • Lembaga tersebut meminta kepolisian menegakkan hukum secara transparan menggunakan UU TPKS, KUHP, dan UU TPPO.
  • Komnas Perempuan menegaskan kasus kekerasan seksual ini tidak boleh diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau keadilan restoratif.

Suara.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memeriksa Bupati Kupang Yosef Lede.

Pemeriksaan tersebut dinilai perlu menyusul dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun yang menyeret nama Yosef. Jika dugaan tersebut terbukti, Komnas Perempuan mendorong agar kepala daerah itu diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Normalisasi praktik-praktik tidak profesional tidak boleh dilanggengkan. Pejabat publik tidak boleh menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi, seperti iming-iming memberikan pekerjaan lalu mendatangkan perempuan ke kediaman pribadi. Kami juga meminta agar tidak ada penghentian kasus melalui cara-cara kekeluargaan atau keadilan restoratif,” kata Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Selain itu, Komnas Perempuan mendorong kepolisian untuk segera menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel. Lembaga tersebut juga meminta agar pelaku dituntut dengan hukuman maksimal melalui penerapan pasal pemberat dan berlapis dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), KUHP, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Penerapan pasal TPPO dinilai relevan karena korban diduga direkrut dan dibawa dengan iming-iming pekerjaan untuk tujuan eksploitasi seksual.

Komnas Perempuan juga meminta kepolisian mencegah terduga pelaku menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi maupun keluarga korban. Selain itu, pemenuhan hak restitusi bagi korban harus dijamin sejak awal proses hukum.

Apabila terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, penyidik dapat menyita harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan restitusi sesuai dengan ketentuan UU TPKS.

Komnas Perempuan turut mengingatkan bahwa Pasal 23 UU TPKS menyatakan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali jika pelakunya merupakan anak.

Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan pada 2022–2023 di sembilan provinsi dan 23 kabupaten/kota, terdapat lima ciri utama praktik keadilan restoratif dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kelima ciri tersebut meliputi pelibatan korban yang hanya bersifat prosedural, bukan substantif; terbukanya celah impunitas dan keberulangan kekerasan; pengabaian pemulihan korban; pengutamaan citra semu harmoni; serta minimnya akuntabilitas.

“Komnas Perempuan mengecam setiap tindakan pemimpin daerah yang melakukan kekerasan seksual. Kami memperingatkan agar perbuatan tersebut tidak berulang di daerah lain. Perbuatan itu meruntuhkan martabat perempuan sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik pada integritas dan tanggung jawab negara untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan,” tandas Komisioner Komnas Perempuan Chatarina Pancer Istiyani.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com