- Komisi II DPR dan pemerintah membahas RUU Adminduk di Jakarta pada Senin (16/11/2026).
- RUU tersebut mengusulkan larangan fotokopi KTP, penguatan NIK sebagai identitas tunggal, serta penghapusan denda.
- Seluruh usulan perubahan masih dalam tahap pembahasan tingkat I sehingga belum resmi berlaku.
Suara.com - Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) mulai mengarah pada perubahan besar dalam pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia.
Sejumlah aturan baru diusulkan, mulai dari larangan meminta fotokopi atau tangkapan layar KTP, penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, hingga penghapusan denda bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP.
Perubahan tersebut dibahas dalam rapat kerja tingkat I Komisi II DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyebut revisi ini diperlukan untuk memperbaiki berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini masih dihadapi masyarakat.
Salah satu persoalan yang ingin dibenahi adalah kebiasaan penyelenggara pelayanan publik meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan sebagai persyaratan administrasi.
Melalui RUU tersebut, praktik itu diusulkan untuk dilarang dan digantikan dengan sistem verifikasi digital.
Aria mengatakan larangan tersebut harus dibarengi kesiapan infrastruktur teknologi. Sebab, penyelenggara pelayanan publik, termasuk pihak swasta dan pelaku usaha kecil, perlu memiliki perangkat pembaca dokumen kependudukan secara digital.
"Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil," ujar Aria.
Selain menyederhanakan persyaratan administrasi, revisi UU Adminduk juga mendorong penguatan NIK sebagai Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal untuk berbagai pelayanan publik.
Selama ini, masyarakat masih menggunakan sejumlah nomor identitas berbeda, seperti NIK, nomor paspor, kartu keluarga, SIM, hingga BPKB.
Aria menilai penggunaan berbagai nomor tersebut berpotensi memunculkan duplikasi dan ketidaksinkronan data.
Melalui revisi tersebut, NIK diharapkan menjadi basis identitas yang terintegrasi untuk mengakses berbagai layanan.
Penerapannya sebenarnya sudah mulai terlihat, antara lain penggunaan NIK 16 digit sebagai pengganti NPWP orang pribadi dan penyamaan nomor SIM dengan NIK.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mendukung penguatan NIK sebagai identitas tunggal. Menurutnya, integrasi identitas antarlembaga diperlukan agar masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor yang berbeda.
Namun, Tito mengingatkan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh informasi sektoral harus dikumpulkan dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.