- Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
- Sasaran penyadapan meluas hingga pejabat negara, politikus, jurnalis, aktivis, dan selebritas, serta memicu sidang etik internal Polri.
- DPR kembali menyoroti RUU Penyadapan dengan usulan pembatasan kewenangan ketat serta sanksi pemecatan bagi aparat yang menyalahgunakannya.
Suara.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu kini tidak hanya menjerat empat perwira tinggi Polri, tetapi juga membuka dugaan keterlibatan sejumlah aparat lain.
Penyidikan Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, politikus, jurnalis, aktivis, hingga kalangan selebritas. Bahkan, muncul sosok berinisial TK yang disebut ikut diperintah melakukan pengawasan terhadap target tertentu.
Di tengah pengusutan pidana tersebut, Polri juga mulai menjalankan mekanisme pengawasan internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
Terbaru, Irjen Eko Hadi Santoso dijadwalkan menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban internal terhadap anggota Polri yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Kasus ini sekaligus kembali membuka perdebatan mengenai lemahnya pengaturan penyadapan di Indonesia.
Di DPR, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan kembali mendapat perhatian, termasuk usulan pembatasan kewenangan hingga sanksi pemecatan bagi aparat yang menyalahgunakannya.
Awal Terbongkarnya Kasus Penyadapan Presiden
Perkara ini mulai mencuat setelah sejumlah perwira tinggi Polri diamankan dan menjalani pemeriksaan internal Divisi Propam Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026).
Pada malam harinya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara Irjen Slamet Uliandi ketika itu masih berstatus saksi.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman terhadap dugaan penyadapan ilegal.
Dua hari kemudian, tepatnya Kamis (5/11/2026), status Slamet Uliandi dinaikkan menjadi tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.
Sehingga, total tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak tersebut bertambah menjadi empat orang.
Slamet tidak langsung ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan setelah mengalami stroke. Sementara tiga tersangka lainnya menjalani penahanan di Mako Brimob.
Perkembangan berikutnya muncul pada 11 November 2026. Bareskrim menerbitkan laporan polisi khusus terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.