Tagih Dana Pembangunan Dapur MBG hingga Rp3 Miliar, Mitra SPPG Kemah di Depan Kantor BGN

Selasa, 17 November 2026 | 11:34 WIB
Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah mendirikan tenda perkemahan di area terbuka hijau depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak Senin (16/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026). (Suara.com/Adiyoga)
BACA 10 DETIK
  • Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari berbagai daerah berkemah di depan kantor Badan Gizi Nasional.
  • Para investor menuntut kejelasan pembayaran dana pembangunan dapur yang belum dibayarkan selama setahun serta menolak SK Kepala BGN Nomor 63551.
  • Aksi unjuk rasa tersebut berdampak pada keterpurukan finansial mitra dan pemangkasan jumlah karyawan serta upah relawan dapur operasional.

Suara.com - Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah mendirikan tenda perkemahan di area terbuka hijau depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak Senin (16/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026) pagi ini.

Selain mendirikan deretan tenda, para peserta aksi juga memasang spanduk tuntutan serta karangan bunga bernada protes di halaman depan gedung tersebut.

Aksi menginap ini melibatkan mitra aglomerasi maupun wilayah 3T dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara, Kuningan, Jember, hingga Madura.

Ketua Umum APGI 3T sekaligus anggota presidium aksi, Herwil Junaidi Harefa, menyatakan bahwa langkah ini merupakan wujud kesedihan para investor 3T yang nasibnya terkatung-katung akibat perubahan status sepihak.

Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah mendirikan tenda perkemahan di area terbuka hijau depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak Senin (16/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026). (Suara.com/Adiyoga)

"Sudah 1 tahun kami menunggu tidak ada kepastian, malah ada perubahan status dari investor menjadi pengelola," keluhnya.

Pria asal Gunungsitoli, Pulau Nias, itu menuturkan bahwa para investor di wilayah terpencil hingga kini masih menanti kejelasan dana pembangunan dapur yang belum kunjung dibayarkan.

"Kami sudah berkali-kali, dan sudah 1 tahun lebih menunggu realisasi pembayaran kami," lanjut Herwil.

Besarnya biaya pembangunan satu dapur membuat banyak mitra terpuruk secara finansial hingga terancam kehilangan aset akibat dikejar perbankan maupun toko material.

"Rata-rata satu dapur itu Rp1,5 M. Kalau di Papua, itu bisa besar, bisa sampai Rp3 M," jelas Herwil.

Di samping persoalan pembayaran wilayah 3T, para mitra yang dapurnya sudah beroperasi turut menolak SK Kepala BGN 63551 karena mengubah skema operasional menjadi sharing cost dan menghapus fasilitas kendaraan.

Kebijakan tersebut memaksa pengelola dapur untuk merumahkan separuh relawan atau memangkas upah kerja mereka.

"Kalau nggak dikurangi jumlah karyawan, berarti dikurangi gajinya," kata Herwil.

Melalui aksi ini, para mitra mendesak BGN untuk kembali ke petunjuk teknis (juknis) pertama atau mengganti rugi nilai investasi, mencabut SK 63551, serta membangun komunikasi yang setara dengan mitra.

"Tidak ada yang superior, karena kami ini adalah pemilik fasilitas, BGN adalah pemilik program," tegas Herwil.

Massa yang telah menyampaikan pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya dan BGN hingga Jumat mendatang ini bertekad tetap menginap di lokasi sampai ditemui Kepala BGN Sudaryono, atau pesannya tersampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com