- Badan Gizi Nasional mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru di 34 provinsi pada November 2026.
- Perluasan program ini menargetkan 1,5 juta penerima manfaat di daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
- Seluruh dapur baru yang beroperasi wajib memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memperluas jangkauan layanan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi. Penambahan ini diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, penambahan dapur MBG tersebut tidak hanya bertujuan memperluas cakupan program, tetapi juga memastikan layanan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Agustina, aktivasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan setiap SPPG. Aspek yang diperiksa meliputi kelengkapan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia, hingga kemampuan dapur memproduksi dan menyalurkan makanan sesuai standar keamanan pangan.
"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," kata Agustina di Jakarta, Rabu (5/11/2026), mengutip dari ANTARA.
Ia menegaskan, SPPG yang mulai beroperasi harus mampu menunjukkan kesiapan fasilitas maupun personel untuk menjalankan pelayanan MBG.
"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran MBG sesuai tata kelola keamanan pangan," ujarnya.
953 Dapur Baru Menyusul Aktivasi 1.460 SPPG
Aktivasi 953 SPPG pada November ini merupakan kelanjutan dari penambahan dapur MBG pada bulan sebelumnya. Pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi.
Seluruh SPPG tersebut berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
BGN berencana melanjutkan penambahan SPPG dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya. Perluasan layanan ini tetap mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan gizi masyarakat di setiap daerah.
Agustina mengatakan, dapur-dapur MBG diarahkan ke wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah 3T. Kelompok penerima manfaat yang menjadi prioritas mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri di lingkungan pesantren.
"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren," tuturnya.
SPPG Wajib Penuhi Syarat Higiene dan Sanitasi
Di tengah perluasan jumlah dapur, BGN juga menekankan pentingnya standar kebersihan dan keamanan pangan. Setiap SPPG yang diaktivasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu persyaratan kelayakan lingkungan pengolahan makanan.
BGN juga mengingatkan calon mitra agar mengikuti seluruh mekanisme aktivasi melalui sistem resmi. Agustina menegaskan, proses tersebut tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan imbalan kepada pihak mana pun.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika bapak dan ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," kata Agustina.
Dengan penambahan dapur secara bertahap, BGN berharap jangkauan MBG semakin luas, terutama bagi kelompok masyarakat dan wilayah yang menjadi prioritas program.