Viral Petisi 17 Ribu Tanda Tangan soal Pendidikan Anggota DPR, Begini Tanggapan Dasco dan Komisi X

Selasa, 17 November 2026 | 11:45 WIB
Ilustrasi rapat paripurna DPR. (ANTARA FOTO/FAUZAN)
BACA 10 DETIK
  • Pimpinan DPR merespons petisi daring berisi desakan publik agar anggota legislatif membuka riwayat pendidikan pada November 2026.
  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan data latar belakang seluruh calon legislatif sudah tersedia terbuka di KPU sejak masa pencalonan.
  • Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa verifikasi keabsahan ijazah merupakan wewenang resmi KPU.

Suara.com - Pimpinan DPR RI dan Komisi X DPR RI merespons desakan publik yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait transparansi riwayat pendidikan anggota legislatif.

Desakan tersebut meminta pimpinan DPR mendorong seluruh legislator membuka rekam jejak pendidikan dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi, serta telah dituangkan dalam petisi daring yang ditandatangani lebih dari 17 ribu orang hingga Minggu (15/11/2026).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, bahwa data mengenai latar belakang calon legislatif sebenarnya sudah tersedia dan dapat diakses melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak masa pencalonan.

"Ya, sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua. Demikian," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Suara.com/Bagaskara)

Sementara itu terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai desakan masyarakat mengenai keterbukaan riwayat pendidikan pejabat publik merupakan hal yang wajar sebagai bentuk akuntabilitas.

Kendati begitu, ia menegaskan bahwa urusan verifikasi keabsahan ijazah merupakan ranah KPU.

"Saya kira aspirasi masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan patut dihormati," ujar Lalu kepada wartawan.

"Namun, terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Terkait adanya kabar mengenai sejumlah anggota DPR yang tidak membuka riwayat pendidikannya di KPU, Lalu mengingatkan publik untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum mendapatkan penjelasan utuh dari lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

"Kita juga perlu membedakan antara tidak mencantumkan atau tidak memublikasikan riwayat pendidikan dengan persoalan keabsahan ijazah," jelas Lalu.

"Karena itu, jangan sampai kita terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memperoleh informasi dan penjelasan yang lengkap," tambahnya.

Lalu juga menuturkan bahwa setiap calon anggota legislatif wajib memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan KPU saat mendaftar, termasuk menyerahkan dokumen pendidikan.

Ia mempersilakan publik untuk mengonfirmasi langsung teknis verifikasinya kepada KPU.

"Proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen tersebut menjadi bagian dari tahapan yang dilaksanakan KPU," kata Lalu.

"Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com