- Pemprov DKI Jakarta mengusulkan skema pinjaman alternatif pengganti obligasi dalam R-APBD 2027 saat rapat DPRD pada Senin (2/11/2026).
- Komisi C DPRD DKI Jakarta belum menyetujui usulan tersebut karena masih meminta penjelasan rinci mengenai jumlah, peruntukan, dan lokasi penggunaan dana.
- Keputusan resmi mengenai penggunaan skema pinjaman alternatif senilai total R-APBD Rp82,89 triliun itu akan dibahas lebih lanjut di Banggar.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan skema pinjaman alternatif untuk pembiayaan dalam Rancangan APBD (R-APBD) 2027. Opsi tersebut dipertimbangkan sebagai pengganti obligasi daerah karena dinilai menawarkan bunga lebih rendah dan lebih fleksibel.
Usulan itu dibahas dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Senin (2/11/2026).
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengatakan, Pemprov DKI mengajukan skema pembiayaan lain melalui sejumlah lembaga, di antaranya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan KBDH.
“Eksekutif mengusulkan skema pembiayaan lain selain obligasi, dengan skema bunga yang lebih rendah dan juga lebih fleksibel,” kata Dimaz.
Meski demikian, Komisi C belum menyetujui usulan tersebut.
DPRD masih meminta penjelasan lebih rinci mengenai skema pinjaman, termasuk jumlah dana, peruntukan, dan lokasi penggunaannya.
“Teman-teman di Komisi C masih meminta data lebih lanjut mengenai skema lain ini, jadi belum kami sepakati,” ujarnya.
Dimaz menegaskan, DPRD perlu memastikan setiap pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan memiliki peruntukan yang jelas.
“Ini kan duit pinjam, nih. Masak mau pinjam gede-gedean dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah yang kami kembalikan kepada eksekutif, kalaupun mau ada pinjaman tambahan di luar obligasi, yang sudah diubah menjadi SMI ini, itu apa, berapa dan di mana aja? Itu yang kami tunggu pihak eksekutif untuk menjelaskan,” katanya.
Sementara itu, total rancangan belanja dan pendapatan dalam R-APBD DKI Jakarta 2027 tetap sebesar Rp82,89 triliun.
Keputusan mengenai skema pembiayaan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
“Nanti keputusan resminya mungkin di Banggar,” jelas Dimaz.