Gus Ipul Bantah Sekolah Rakyat Bakal Tebang Hutan Kota UI: Lahannya Berhimpitan, Bukan di Dalam

Selasa, 17 November 2026 | 16:45 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. [Suara.com/Bagaskara]
BACA 10 DETIK
  • Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Universitas Indonesia tidak menggunakan kawasan hutan kota.
  • Rencana proyek pendidikan tersebut masih memerlukan penyusunan perjanjian kerja sama antara Gubernur DKI Jakarta dan Rektor UI.
  • Pemerintah memastikan seluruh pembangunan fasilitas pendidikan harus mematuhi aturan ketat dan tidak boleh berada di lokasi rawan bencana.

Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan area hutan kota. Ia menyebut lahan yang ditawarkan UI berada di sisi Jakarta dan berdekatan langsung dengan kawasan hutan kota.

Gus Ipul menyayangkan beredarnya narasi yang menyebut pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan di dalam kawasan hutan kota UI. Menurutnya, lahan yang dimaksud merupakan area milik UI yang lokasinya berhimpitan dengan hutan kota, bukan bagian dari kawasan hijau tersebut.

"Jadi itu salah. Jadi di bagian kota, tapi sisi yang dekat dengan hutan, jadi berimpitan. Hutan kotanya itu tetap hutan kota, dan tanahnya UI di sisi Jakarta yang berhimpitan dengan hutan kota," kata Gus Ipul kepada Suara.com saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, rencana pembangunan tersebut masih harus melalui sejumlah tahapan administratif, termasuk penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rektor UI.

Menanggapi sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menolak pembangunan Sekolah Rakyat di area hutan kota, Gus Ipul menegaskan bahwa hal tersebut bukan bagian dari pembahasan saat dirinya bertemu Pramono Anung di Balai Kota Jakarta.

Ia pun meminta masyarakat tidak khawatir akan adanya pembabatan kawasan hutan kota UI untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

"Kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Mana bisa, kita nggak bisa begitu," ujarnya.

Gus Ipul kembali menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak bisa dilakukan sembarangan, termasuk di lokasi yang melanggar ketentuan atau memiliki risiko bencana.

Menurutnya, pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh lokasi pembangunan.

"Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di daerah-daerah yang melanggar aturan, rawan bencana. Sudah ada ketentuannya itu. Kita sudah membangun 100 titik (Sekolah Rakyat) hari ini, itu rumit sekali persyaratannya. Nggak ada satu pun yang boleh dilanggar. Panjang itu syaratnya, nggak asal bangun," tegasnya.

Sebelumnya, Universitas Indonesia (UI) juga telah memberikan penjelasan terkait lahan seluas 8 hektare yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kampus menegaskan lahan tersebut merupakan bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, bukan berada di dalam kawasan hutan kota.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional (DHMPI) UI, Erwin Panigoro, mengatakan pihaknya mendukung program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Meski demikian, dukungan tersebut tidak mengubah komitmen UI untuk mempertahankan Hutan Kota UI sebagai kawasan hijau yang dipreservasi.

Adapun penentuan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat nantinya menjadi kewenangan pemerintah. Prosesnya harus melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan yang dikoordinasikan antara UI, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com