- Pemprov DKI Jakarta beralih meminjam dana PT SMI senilai Rp4,5 triliun untuk APBD 2027 pada Selasa, 17 November 2026.
- Mendagri Tito Karnavian langsung menyetujui pinjaman tersebut agar tidak membebani pemerintahan berikutnya seperti risiko penerbitan obligasi daerah.
- Skema pembayaran pinjaman akan menggunakan pemotongan Dana Bagi Hasil untuk membiayai infrastruktur dan penanganan banjir di Jakarta.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengurungkan rencana penerbitan obligasi daerah dan beralih meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) usai bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, APBD 2027 membutuhkan tambahan sekitar Rp 7,5 triliun, yang akan dipenuhi dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 3 triliun dan pinjaman PT SMI senilai Rp 4,5 triliun.
Dalam pertemuan tersebut, Tito langsung memberikan lampu hijau karena rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri menjadi syarat mutlak bagi PT SMI untuk mencairkan pinjaman daerah.
"Setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera," ujarnya.
Tito menuturkan, pemerintah pusat sebelumnya berdiskusi dan menilai penerbitan obligasi daerah berisiko memicu masalah fiskal di masa depan.
"Nanti kalau obligasi daerah itu kan menjadi utang, takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya," lanjut eks Kapolri itu.
Meskipun Jakarta dinilai sanggup membayar utang, Kemendagri cemas daerah lain yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dan masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) bakal mengekor langkah tersebut tanpa kemampuan melunasinya.
Atas arahan Menteri Keuangan, skema pinjaman PT SMI nantinya dibayar melalui pemotongan DBH milik Jakarta yang masih tertahan di pemerintah pusat agar tidak memberatkan kepala daerah periode mendatang.
"Sehingga meskipun nanti lintas pemerintahan, kita nggak tahu siapa nanti dalam Pilkada berikutnya, tidak memberatkan kepala daerah berikutnya karena utangnya dibayar melalui pemotongan DBH itu. Saya kira itu cara yang bagus," kata Tito.
Ia pun mengapresiasi rencana pemanfaatan dana tersebut untuk membangun rumah sakit, melanjutkan proyek LRT, serta menangani persoalan banjir dan kawasan kumuh di ibu kota.
"Memang tiga hal ini yang paling utama di Jakarta," sorot Tito.
Di sisi lain, Pramono mengaku dapat memaklumi penolakan pemerintah pusat terhadap usulan obligasi daerah sebelumnya.
"Takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta," tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta pun segera mengubah skema pembiayaan dari obligasi menjadi pinjaman PT SMI dan DBH, mengingat penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 harus segera dirampungkan.
"Itulah yang kami lakukan. Saya bersyukur hari ini mendapatkan kepastian dari Pak Mendagri, karena sekarang ini sudah finalisasi pembahasan dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta," pungkas Pramono.