- KPK memeriksa dua saksi swasta di Gedung Merah Putih pada 16 November 2026.
- Pemeriksaan mendalami dugaan penyerahan uang dan gratifikasi kepada Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.
- KPK telah menetapkan dan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Pemkab Pemalang.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penyerahan uang dari pihak swasta kepada Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.
Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dua saksi dari pihak swasta, yakni Rizki Slamet Apriadi dan Unggul Sakti Kurniawan, di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/11/2026).
Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah, periode 2025–2026, serta pemerasan terkait pengurusan perkara di KPK pada 2026.
"Penyidik mendalami pengetahuan saksi soal penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, Budi belum memerinci lebih lanjut mengenai penyerahan uang tersebut, termasuk nominal yang diduga diberikan kepada Anom.
KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang periode 2025–2026 dan pemerasan terkait pengurusan perkara di KPK pada 2026.
Keempat tersangka tersebut adalah Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro (AWI), pihak swasta sekaligus orang kepercayaannya, Mohamad Haris (GHA), pihak swasta Lilik Budi Suprianto (LBS), serta Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias (DIS) yang merupakan putra Lilik.
KPK kemudian menahan keempat tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Anom dan Haris disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara itu, Lilik dan Setya Budi Dias disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.