- Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari Polri karena terlibat kasus penyadapan presiden.
- Sidang KKEP yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat setelah terdakwa mengajukan banding.
- Kasus dugaan penyadapan tersebut juga menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi sebagai tersangka.
Suara.com - Irjen Eko Hadi Santoso dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari instansi Polri. Hal ini buntut keterlibatannya di kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh lainnya.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan tindakan Eko Hadi dalam perkara tersebut masuk dalam kategori perbuatan tercela.
“Saksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH,” kata Trunoyudo di Gedung Divpropam Polri, Selasa (17/11/2026).
Pemecatan terhadap Eko Hadi ini merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo, selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Kemudian tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Dalam putusan sidang ini, lanjut Trunoyudo, Eko Hadi sempat mengajukan banding.
Diketahui bersama, dalam perkara ini telah ditetapkan empat orang tersangka. Satu di antaranya, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selanjutnya ada tiga perwira tinggi (Pati) Polri yang dijadikan tersangka, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Selain proses pidana, Polri juga telah melakukan pemberhentian tidak hormat kepada Ahrie Sonta lewat proses sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).