- Mantan Wamen Imipas Silmy Karim didakwa jaksa melakukan pemerasan izin tinggal WNA senilai Rp168,9 miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
- Silmy Karim menyatakan telah berupaya menghentikan praktik pungutan liar pengurusan izin tinggal WNA yang sudah berlangsung sejak tahun 2018.
- Jaksa mendakwa Silmy menerima aliran dana pemerasan Rp1,2 miliar serta gratifikasi senilai Rp33,8 miliar bersama sejumlah pejabat imigrasi lainnya.
Menurut jaksa, Silmy dan para terdakwa lainnya memiliki pembagian peran yang saling berkaitan dalam praktik pemerasan tersebut.
"Dengan melakukan penerimaan secara tidak resmi dalam pelaksanaan penerbitan dokumen keimigrasian, yaitu surat izin tinggal kunjungan berupa izin tinggal kunjungan keadaan terpaksa atau ITKT dan izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, selanjutnya terkait penerbitan dan perpanjangan izin tinggal terbatas atau ITAS, izin tinggal tetap atau ITAP," tutur jaksa.
"Termasuk perubahan administrasi alih status atau altus, berupa alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang dilakukan oleh biro jasa atau perusahaan penjamin dari warga negara asing," tambahnya.
Selain dakwaan pemerasan, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar. Jaksa menyebut gratifikasi tersebut terdiri atas uang sebesar Rp2,5 miliar dan kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,3 miliar.
Atas perbuatannya, Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.