- Penasihat hukum menyatakan JPU KPK mengakui tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Silmy Karim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 10 November 2026.
- JPU mendakwa Silmy Karim melakukan pemerasan izin tinggal WNA dan menerima aliran dana sebesar Rp1,2 miliar dari total Rp168,9 miliar.
- Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar yang terdiri dari uang tunai dan saham di beberapa perusahaan sekuritas.
Suara.com - Penasihat Hukum Silmy Karim, Soleman B. Ponto menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengakui tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Silmy.
Hal itu disampaikan setelah sidang pembacaan tanggapan atas nota perlawanan Silmy dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA).
“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” kata Soleman di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Soleman menilai fokus perkara ini telah bergeser dari anggapan Silmy tertangkap tangan. Ia menduga ada sesuatu yang terjadi dan perlu dibuktikan.
“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujar Soleman.
Penasihat Hukum Silmy, Abdul Gafur Sangaji mengatakan bahwa jaksa mengakui Silmy bukan bagian dari angka Rp168,9 miliar, melainkan hanya dikaitkan dengan Rp1,2 miliar.
Dia menilai jaksa menarik kesimpulan terlalu dini sebelum proses pembuktian ketika menyebut unsur pemerasan dan gratifikasi seolah-olah sudah terpenuhi.
“Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.
Dalam perkara ini, jaksa juga mendakwa Silmy melakukan pemerasan senilai Rp168,9 miliar. Dari uang tersebut Rp1,2 miliar di antaranya mengalir untuk Silmy.
"Melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri, yaitu menguntungkan diri Terdakwa yaitu sebesar Rp1.200.000.000," ucap jaksa.
Perbuatan ini juga diduga menguntungkan pihak lainnya yaitu, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp500 juta; serta Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp6.532.584.769.
Pihak lain yang juga diduga ikut diperkaya ialah Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp2.881.871.025; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp4.245.542.862; Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp 16.307.366.374; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah senilai Rp50.965.111.560.
Silmy diduga melakukan pemerasan bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti dan Juniadi secara melawan hukum.
Silmy juga disebut menyalahgunakan kekuasaan selaku Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut jaksa, Silmy dan terdakwa lainnya saling membagi peran yang saling berkaitan dalam melakukan pemerasan ini.