Obligasi Daerah Berpotensi Dongkrak Investasi hingga 30 Persen, BPD Siapkan Skema Rp10 Triliun

Rabu, 18 November 2026 | 08:00 WIB
ilustrasi obligasi daerah,
BACA 10 DETIK
  • Ketua Umum ASBANDA Agus H. Widodo menyatakan obligasi daerah di Jakarta pada 18 November 2026 berpotensi meningkatkan kapasitas investasi daerah sebesar 20-30 persen.
  • Agus H. Widodo menegaskan obligasi daerah harus menciptakan tambahan investasi nyata dan tidak sekadar menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  • Industri Bank Pembangunan Daerah memiliki total aset sekitar Rp1.100 triliun yang berpotensi mendukung pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema kredit sindikasi.

Suara.com - Obligasi daerah mulai dilirik sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Instrumen pembiayaan melalui pasar modal ini bahkan dinilai berpotensi meningkatkan kapasitas investasi daerah hingga 20-30 persen.

Namun, penerbitan obligasi daerah tidak boleh sekadar menjadi jalan keluar untuk menambal kekurangan anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Pembiayaan tersebut harus mampu menciptakan investasi baru yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Agus H. Widodo mengatakan, kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, sementara kemampuan APBD memiliki batas untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur dan pelayanan publik.

"Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agus dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Agus yang juga menjabat Direktur Utama Bank Jakarta itu menegaskan, obligasi daerah harus menghasilkan tambahan kapasitas investasi, bukan sekadar menggantikan anggaran yang berkurang.

Ia memberikan gambaran, apabila kemampuan investasi suatu daerah sebelumnya berada pada angka 100, penerbitan obligasi seharusnya mampu meningkatkannya menjadi 120 atau bahkan 130.

Sebaliknya, jika kapasitas investasi daerah merosot menjadi 70 atau 80 akibat tekanan fiskal, obligasi tidak semestinya hanya digunakan untuk menutup selisih kekurangan tersebut.

"Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah," jelasnya.

Infrastruktur Air Bersih hingga Transportasi Jadi Sasaran

Menurut Agus, sejumlah proyek infrastruktur produktif memiliki peluang untuk dibiayai melalui obligasi daerah. Di antaranya pembangunan sistem penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, hingga fasilitas pelayanan masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menerbitkan surat utang tanpa memperhitungkan kemampuan proyek menghasilkan pendapatan.

Kelayakan ekonomi, sumber pembayaran, biaya operasional, risiko investasi, hingga keterjangkauan tarif bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan sejak awal.

"Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya," tegas Agus.

Dari sisi regulasi, penerbitan obligasi daerah telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.

Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, hingga upaya membangun kepercayaan investor.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com