-
Pekerja dan pengusaha mencemaskan risiko korupsi pengelolaan dana cadangan pesangon oleh lembaga baru pemerintah.
-
Pemerintah mewajibkan penyetoran dana pesangon paling lambat Oktober 2027 meski lembaga pengelolanya belum terbentuk.
-
Pengusaha menilai aturan baru berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan dan tumpang tindih dengan jaminan sosial lama.
Sienna yang sudah bekerja selama lima tahun di Jakarta ikut diliputi kecemasan akibat gelombang PHK karyawan tetap di kantornya selama dua tahun terakhir. Perusahaan mengganti posisi karyawan tetap dengan pekerja kontrak berupah lebih murah dan minim tunjangan.
Pembayaran pesangon di tempat kerja Sienna sebenarnya selalu lancar bagi rekan-rekannya yang terdampak PHK maupun program pensiun dini. Namun, rencana peralihan dana ke lembaga pemerintah memicu krisis kepercayaan baru baginya.
"Dari teman-teman yang sudah keluar, pembayaran pesangonnya lancar. Bahkan yang dapat tawaran pensiun dini juga uangnya langsung cair hanya beberapa waktu setelah tanda tangan. Tapi kan kita tetap tidak tahu ya ke depan gimana," kata Sienna.
Sienna mengingat kembali skandal korupsi dana pensiun di Jiwasraya dan Asabri yang merugikan banyak nasabah. Ketiadaan penjelasan mengenai sistem pengawasan membuat dana cadangan pesangon rentan mengalami nasib serupa.
"Harapannya tentu enggak kena PHK. Tapi ini kan seperti lagi nunggu giliran antre aja. Kalau terus dialihkan si pesangon ini ke pemerintah, jujur trust issue sih. Yang selama ini, teman-teman sebelumnya lancar malah nanti enggak jelas duitnya ke mana sama pemerintah," ucap Sienna.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menyoroti potensi tumpang tindih kewajiban perusahaan akibat pembentukan lembaga pengelola baru. Kebijakan ini berisiko bertabrakan dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Pengusaha selama ini sudah menyetor iuran Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta program dana pensiun internal. Apindo menyarankan pemerintah mengoptimalkan skema JKP yang sudah ada alih-alih membangun institusi baru.
"Pesangon memiliki karakteristik berbeda dari pensiun karena kebutuhan pembayarannya dapat timbul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja," kata Bob.
Bob mempertanyakan urgensi pendirian lembaga baru jika infrastruktur perlindungan pekerja yang tersedia masih bisa dimaksimalkan. Penambahan lembaga justru berisiko menciptakan birokrasi baru tanpa menjamin efisiensi perlindungan tenaga kerja.
"Penggunaan infrastruktur program yang sudah ada perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi desain kebijakan, sehingga perlindungan pekerja tidak selalu harus ditempuh melalui penambahan skema dan kelembagaan baru," ujar Bob.
Kewajiban menyetor dana cadangan pesangon ke pemerintah berpotensi mengganggu likuiditas, modal kerja, dan kapasitas investasi dunia usaha. Apindo mendesak pemerintah mengkaji ulang dampak finansial kebijakan tersebut secara komprehensif bersama pelaku usaha.
"Kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel, dan memiliki pengawasan yang memadai," tutur Bob.
Kasus gagal bayar dan korupsi di Asabri serta Jiwasraya turut menjadi peringatan keras bagi kalangan pengusaha. Dunia usaha menolak menanggung risiko kehilangan dana akibat tata kelola lembaga pemerintah yang buruk.
"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan sekadar pembentukan lembaga pengelola baru."