Pigai Turun Tangan, Sebut Akan Temui Yosef Lede soal Dugaan Pemerkosaan

Rabu, 18 November 2026 | 17:19 WIB
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • Menteri HAM Natalius Pigai berencana menemui Bupati Kupang Yosef Lede terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial RWM.
  • Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan kepolisian guna memastikan penyelidikan kasus di Kupang berjalan objektif.
  • Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan di rumah jabatan pada November 2026.

Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berencana menemui Bupati Kupang Yosef Lede untuk membahas kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21).

Pigai mengatakan, Kementerian HAM juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna mendorong agar penyelidikan kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

"Kami juga minta dari pihak Kementerian HAM akan bertemu dengan Bupati Pemerintah Kabupaten Kupang. Kemudian nanti dengan Provinsi NTT untuk juga mendorong adanya penyelidikan secara komprehensif, menyeluruh, imparsial dan objektif," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Pigai, kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret kepala daerah tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut ancaman terhadap keselamatan perempuan. Karena itu, Kementerian HAM juga berencana berkoordinasi dengan Kepolisian NTT untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara menyeluruh.

Pigai menyebut pertemuan dengan Bupati Kupang maupun pemerintah daerah dapat dilakukan dalam waktu dekat. Kementerian HAM memiliki kantor wilayah yang dapat memfasilitasi pertemuan tersebut.

Terkait desakan agar Yosef Lede mundur dari jabatannya sebagai Bupati Kupang, Pigai mengatakan hal tersebut perlu dibedakan dari proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, apabila yang bersangkutan terbukti bersalah, konsekuensi terhadap jabatannya patut dipertimbangkan. Namun, proses pemberhentian kepala daerah merupakan ranah politik dan pemerintahan yang memiliki mekanisme tersendiri.

"Ya kalau terbukti bersalah, ya patutlah. Kan itu ada prosesnya. Ini (mundur dari jabatan) proses politik dan ada proses hukum. Proses hukum itu berbeda dengan proses politik," ujar Pigai.

Dia menambahkan, urusan pemberhentian kepala daerah menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Itu urusan Kementerian Dalam Negeri, ada sesuai dengan SOP-nya di sana, ada aturannya," katanya.

Diketahui, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

Peristiwa yang dilaporkan korban disebut terjadi di kompleks rumah jabatan Bupati Kupang pada Rabu (11/11/2026) malam. Korban diduga diajak seorang perempuan berinisial EK untuk bertemu dengan Yosef Lede dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com