Operasi Berujung Tulang Retak 5 Titik, Pasien Adukan Dugaan Malapraktik ke Komnas HAM

Rabu, 18 November 2026 | 17:34 WIB
Seorang pasien berinisial AJ resmi melayangkan laporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa, 17 November 2026. (Ist)
BACA 10 DETIK
  • Pasien bernama AJ melaporkan dr. LND, RSPP, dan Pertamedika IHC ke Komnas HAM pada 17 November 2026.
  • Operasi tulang belakang tanpa pemeriksaan osteoporosis pada 2022 menyebabkan keretakan tulang meluas serta komplikasi penyakit berat.
  • MDPK menyatakan dr. LND terbukti melanggar disiplin profesi karena mengabaikan prosedur medis dan tidak jujur kepada pasien.

Langkah membawa sengketa medis ini ke meja Komnas HAM diambil setelah negosiasi mandiri dan upaya penyelesaian kekeluargaan berujung jalan buntu.

Melalui keterangannya yang diterima, Rabu (18/11/2026), kuasa hukum AJ dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kesehatan Masyarakat, Ichwan Setiawan, membeberkan tiga poin krusial yang mendasari pelaporan tersebut.

Pertama, terkait pelanggaran hak konstitusional atas kesehatan. UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan medis yang aman, bermutu, dan tidak membahayakan jiwa.

Penderitaan fisik yang dialami kliennya selama empat tahun dinilai sebagai bukti terabaikannya hak dasar atas rasa aman dan pemulihan kesehatan.

Kedua, adanya ketimpangan relasi kuasa. Pihak yang diadukan merupakan fasilitas kesehatan besar di bawah payung BUMN.

Oleh karena itu, korban membutuhkan kehadiran mediator negara yang netral untuk mengimbangi posisi tawar. Putusan bersalah dari MDPK telah menjadi pijakan objektif bahwa ada hak pasien yang wajib dipulihkan.

Ketiga, pelaporan ini bertujuan mendorong transparansi dan evaluasi sistemik bagi keselamatan pasien atau patient safety pada seluruh jaringan rumah sakit milik pemerintah.

"Kami memandang Komnas HAM memiliki kredibilitas dan kewenangan mediasi yang kuat untuk mempertemukan warga negara dengan institusi di bawah BUMN secara setara. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Komnas HAM, aduan ini akan diproses dalam empat hari kerja dan dijadwalkan adanya pemanggilan terhadap pihak-pihak teradu pada pekan depan," jelas Ichwan Setiawan.

Ichwan menambahkan, materi mediasi yang akan diupayakan di Komnas HAM mencakup pertanggungjawaban konversi seluruh biaya medis yang telah dikeluarkan korban selama proses pengobatan komplikasi tersebut.

Sementara itu, korban AJ menaruh harapan besar agar aduan ini mampu mendobrak kebuntuan penyelesaian perkara medis yang menjerat institusi besar.

"Saya berharap ada perhatian dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Jaksa Agung, Kementerian Kesehatan, serta Danantara, agar hak-hak saya sebagai pasien dapat terpenuhi. Harapan utama saya adalah mendapatkan penanganan medis hingga tuntas agar saya bisa kembali pulih dan beraktivitas," ujar AJ.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com