Operasi Berujung Tulang Retak 5 Titik, Pasien Adukan Dugaan Malapraktik ke Komnas HAM

Rabu, 18 November 2026 | 17:34 WIB
Seorang pasien berinisial AJ resmi melayangkan laporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa, 17 November 2026. (Ist)
BACA 10 DETIK
  • Pasien bernama AJ melaporkan dr. LND, RSPP, dan Pertamedika IHC ke Komnas HAM pada 17 November 2026.
  • Operasi tulang belakang tanpa pemeriksaan osteoporosis pada 2022 menyebabkan keretakan tulang meluas serta komplikasi penyakit berat.
  • MDPK menyatakan dr. LND terbukti melanggar disiplin profesi karena mengabaikan prosedur medis dan tidak jujur kepada pasien.

Suara.com - Dugaan malapraktik medis kembali mencuat dan menyita perhatian publik. Seorang pasien berinisial AJ resmi melayangkan laporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa, 17 November 2026.

Langkah hukum ini ditempuh atas dugaan pelanggaran hak dasar pelayanan kesehatan dan ketidaksesuaian prosedur medis serius yang dialaminya pascaoperasi tulang belakang pada 2022 silam.

Dalam pengaduan tersebut, AJ didampingi tim kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kesehatan Masyarakat.

Ada tiga pihak terlapor yang diadukan langsung ke lembaga hak asasi tersebut, yakni seorang dokter spesialis ortopedi berinisial dr. LND, pihak manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), serta Pertamedika IHC selaku holding rumah sakit milik BUMN.

Kronologi Dugaan Malapraktik

Persoalan ini berakar dari tindakan medis yang dijalani AJ di RSPP pada 6 September 2022. Saat itu, korban menjalani prosedur bedah pemasangan pen tulang belakang yang ditangani langsung oleh dr. LND.

Namun, proses pra-operasi tersebut diduga melangkahi standar operasional yang krusial.

Berdasarkan keterangan korban, tindakan invasif itu dilakukan tanpa tahapan observasi menyeluruh, termasuk ketiadaan pemeriksaan kepadatan tulang atau bone mineral density (BMD).

Fakta medis belakangan membuktikan bahwa AJ mengidap kondisi osteoporosis. Kondisi pengeroposan tulang ini, kata dia, seharusnya menjadi parameter penting bagi dokter sebelum memutuskan tindakan bedah berisiko tinggi.

Dugaan kelalaian pada fase diagnostik itu disebut berakibat fatal pada fisik korban. Keretakan pada struktur tulang belakang korban yang semula hanya berada di satu titik, justru meluas hingga menjadi lima titik keretakan pascaoperasi.

Derita fisik menahun ini memicu rasa nyeri berkepanjangan hingga menyebabkan komplikasi berat, mulai dari penurunan fungsi ginjal dan jantung, hingga memicu timbulnya penyakit autoimun.

Sebelum melangkah ke Komnas HAM, korban sejatinya telah mengadukan dokter yang bersangkutan ke Majelis Disiplin Profesi Kedokteran (MDPK) Konsil Kesehatan Indonesia pada 12 Desember 2024.

Setelah rangkaian investigasi etis, MDPK pada 13 Juni 2025 menyatakan dr. LND terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.

Dalam amar putusannya, teradu dinilai menjalankan praktik tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinis, gagal memberikan informasi yang jujur, etis, dan komprehensif kepada pasien, serta tidak merujuk pasien ke dokter spesialis lain yang memiliki kompetensi relevan.

Alasan Bawa Sengketa ke Ranah Komnas HAM

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com