Batal Bebas! MA Vonis Mayor Isak Sattu 5 Tahun Penjara di Kasus HAM Berat Paniai

Rabu, 18 November 2026 | 17:46 WIB
Isak Sattu terdakwa pelanggaran HAM berat di Paniai Papua menangis haru usai mendengar putusan hakim, Kamis 8 Desember 2022 [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing]
BACA 10 DETIK
  • Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Isak Settu.
  • Putusan kasasi tersebut diputuskan di Jakarta pada tanggal 10 November 2026 atas perkara pelanggaran HAM berat.
  • Terpidana juga diwajibkan membayar kompensasi dengan besaran bervariasi kepada korban meninggal dunia serta korban luka-luka.

Suara.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Inf. (Purn) Isak Sattu dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, 7–8 Desember 2014. Melalui putusan kasasi, MA menyatakan Isak terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri HAM Makassar pada 8 Desember 2022.

Berdasarkan informasi pada situs Kepaniteraan MA yang dipantau di Jakarta, Rabu, majelis hakim mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar.

Isak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua.

Selain pidana penjara, MA juga mewajibkan Isak membayar kompensasi kepada para korban. Rinciannya, Rp250 juta untuk masing-masing korban meninggal dunia, Rp210 juta bagi korban luka berat, Rp115 juta untuk korban luka sedang, dan Rp75 juta bagi korban luka ringan.

"Kabul kasasi, batal JF Adili Sendiri, terbukti dakwaan ke-1 dan ke-1, pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban," tulis putusan tersebut.

Perkara dengan nomor 1200K/Pid.Sus-HAM/2026 itu diputus pada 10 November 2026. Majelis hakim dipimpin Prof Yanto, dengan empat hakim anggota yakni Moh. Puguh Haryogi, Erwin Partogi Pasaribu, Roki Panjaitan, dan Sutarjo.

Sebelumnya, Isak dituntut 10 tahun penjara atas dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat di Paniai.

Jaksa mengajukan dua dakwaan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, dan Pasal 37; serta Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kasus Paniai bermula dari pembubaran unjuk rasa masyarakat oleh personel TNI/Polri pada 8 Desember 2014. Peristiwa tersebut menyebabkan empat warga meninggal dunia dan 10 lainnya mengalami luka-luka. (Antara)

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com